PPPK Mamuju di Kantor DPRD Desak Percepatan Pengangkatan, Tolak Jadwal Oktober 2025

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mamuju mendatangi Kantor DPRD Mamuju, Senin (17/3/2025).

Para PPPK Mamuju itu mengadu ke DPRD Mamuju untuk mempertanyakan kejelasan pengangkatan PPPK yang selalu mengalami perubahan.

Baca juga: Kejari Majene Segera Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Dinas Kelautan

Baca juga: Imbas Efisiensi, Pemprov Sulbar Hanya Mampu Bayar 50 Persen TPP ASN

Mereka merasa khawatir karena jadwal pengangkatan PPPK tidak menentu atau tidak jelas dari pemerintah pusat.

Koordinator PPPK Mamuju Taslim mengatakan, kehadiran mereka rapat dengar pendapat dengan DPRD Mamuju menyampaikan penolakan keras soal penundaan pengangkatan PPPK yang mulanya akan dilakukan pada Maret 2026.

"Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah mengeluarkan informasi terbaru pengangkatan PPPK dilakukan Oktober 2025. Tapi kami tetap meminta agar dipercepat lagi," ungkap Taslim saat ditemui di Gedung DPRD Mamuju,Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Mamuju, Senin (17/3/2025).

Taslim meminta, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju bisa membawa aspirasi PPPK ke pemerintah kabupaten agar dapat tersampaikan ke pemerintah pusat.

Kata dia, pengangkatan PPPK semestinya dilakukan lebih cepat lagi bahkan seharusnya dimajukan lagi April 2025.

"Kami yang datang ini gabungan ada dari kesehatan, teknis, guru dan juga beberapa teman-teman dari kecamatan," pungkasnya.

Sementara itu Kabid Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKKP) Mamuju Hasriadi mengatakan,soal pengangkatan PPPK itu sudah dimajukan pada Oktober 2025.

"Kami baru saja menerima informasi dari Menpan RB bahwa pengangkatan PPPK dimajukan kembali pada Oktober 2025. Alhamdulillah mereka sudah menerima itu," ujarnya.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah keputusan itu sudah final atau tidak, karena surat resmi dari pusat belum diterima oleh pemerintah daerah.

"Tapi informasi kami terima PPPK itu Oktober 2025 dan CPNS itu Juni 2025. Ini informasi baru dari Menpan RB hari ini," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman