Curhat IRT di Majene, Kecewa Tak Lagi Terima Bantuan PKH, Data Kependudukannya Tiba-tiba Jadi ASN

Menurut pihak desa perubahan ini tidak hanya terjadi oleh satu orang tapi ada beberapa, untuk jumlahnya tidak diketahui pasti.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Bonde Utara, Bakriadi Wahid, membantah tuduhan adanya masyarakat yang dizolimi akibat hilangnya nama dari daftar penerima PKH. 

Ia menegaskan bahwa keputusan kepesertaan PKH tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, melainkan berdasarkan regulasi berlaku, termasuk evaluasi oleh tim pendamping PKH yang ada di desa. 

"Saya tidak pernah mengusulkan pengurangan jumlah atau pergantian penerima PKH. Saya hanya mengusulkan penambahan peserta. Jika ada warga yang dikeluarkan, kemungkinan besar mereka dianggap sudah tidak layak menerima bantuan," tegas Bakriadi kepada wartawan. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab