Syahrir Hamdani: Pilkada Lewat DPRD Perlu Didukung, Pemilihan Langsung Lebih Banyak Mudarat

Kelemahan lain dari sistem pemilihan langsung menurutnya, banyaknya bermunculan partai sehingga sulit menemukan figur mumpuni untuk menjadi pemimpin.

"Kelebihannya hanya karena melibatkan rakyat secara langsung, tapi karena aspek ekonomi dan pengetahuan tidak siap akibatnya melahirkan demokrasi brutal dan liberal, money politik tidak terbendung menyebabkan cost politik semakin tinggi karena makin ke sini harga suara pun semakin mahal," ungkapnya.

Kondisi yang tidak sehat tersebut, ujar Syahrir, menyebabkan rusaknya kohesi sosial.

"Banyak konflik karena masyarakat terbelah. Kemudian pemilihan langsung tidak memberikan jaminan akan menampilkan tokoh mapan secara pengalaman dan pengetahuan, padahal pemimpin itu tugasnya harus menunjukan arah kepada rakyat yang dipimpin, tetapi nyatanya pemimpin lahir dari proses pemilihan langsung banyak kepala daerah tidak mampu melahirkan gambaran mau dibawa kemana masyarakat setelah terpilih,"

Karena itu, menurut Syahrir wacara pemilihan DPRD sangat perlu didukung, karena baginya pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga bagian dari proses demokrasi.

Demokrasi kata dia, tidak selamanya masyarakat terlibat langsung.

"Soal adanya kekhawatiran sentralisasi pengambilan keputusan di pusat, menurut saya hal itu dapat diatur atau dikendalikan melalui mekanisme,"

Lanjut Syahrir, mengapa pemilihan lewat DPRD perlu didukung karena menurutnya dalam konsep negara kesatuan kepemimpinan di pusat sampai ke daerah mesti linear.

Seorang gubernur mesti merasa full sebagai anak buah dari presiden dan bupati/walikota anak buah dari gubernur.

"Sementara produk dari pemilihan langsung selama ini banyak bupati atau wakikota membangkan terhadap gubernur karena beranggapan sama-sama dipilih rakyat sehingga penghormatan tidak sesuai dengan harapan, misalnya saat gubernur berkunjung ke kabupaten tapi bupati tidak di tempat karena merasa punya legitimasi sendiri, nah ini semua kelemahan dari pemilihan langsung, tapi kalau pemilihan DPRD pertama tentu biaya yang lebih murah, sekat social tidak akan terganggu dan efektif atau lebih sesuai,"

Pilkada lewat DPRD, tambahnya, sesuai dengan konsep pancasila yakni musyawarah untuk mufakat.

"Sedangkan pemilihan langsung, jangankan antara calon dengan calon lain, bahkan dengan pasangan sendiri biasa hubungan baik paling hanya berjalan satu tahun selebihnya bertolak belakang. Jadi intinya perlu didukung pemilihan kepala daerah di DPRD karena jika dibandingkan moderatnya pemilihan langsung lebih banyak moderat, mulai dari cost politik, melelahkan dan tidak memberikan jaminan melahirkan pemimpin yang layak sehingga pada akhirnya calon kepala daerah adalah yang punya uang,". 

Terkait banyak tidak setuju pilkada lewat DPRD, menurutnya itu hal biasalah karena akan banyak kehilangan posisi, misalnya tidak ada lagi konsultan politik, tidak ada lagi survei, dll. 

"Termasuk tidak ada lagi KPU dan Bawaslu," ucapnya.(*)