Pilkada Kembali ke DPRD

Syahrir Hamdani: Pilkada Lewat DPRD Perlu Didukung, Pemilihan Langsung Lebih Banyak Mudarat

Hemat mantan anggota DPRD Sulbar itu, pemilihan kepala daerah secara langsung kian brutal, lebih banyak mudaratnya.

Editor: Nurhadi Hasbi
Syahrir Hamdani
Ketua Bapemperda DPRD Sulbar Syahrir Hamdani. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Politisi Partai Gerindra Sulawesi Barat, H Syahrir Hamdani, menilai wacana pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu didukung.

Dia mengatakan, sistem pemilihan langsung maupun lewat DPRD dua-duanya sudah pernah dijalankan.

Sehingga menurutnya, sudah ada perbandingan kelebihan dan kelemahan dua sistem pemilihan tersebut.

Hemat mantan anggota DPRD Sulbar itu, pemilihan kepala daerah secara langsung kian brutal, lebih banyak mudaratnya.

Selain itu, dalam proses Pilkada langsung rakyat juga belum dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Akibatnya, melahirkan kepemimpinan yang tidak sesuai harapan.

Alasan lain menurut Syahrir, ada dua aspek penting sehingga baiknya Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Menurutnya, secara pengetahuan masyarakat belum siap dengan pemilihan langsung.

"Faktanya selama ini masyarakat belum paham kenapa harus memilih, mengapa ada pemilihan dan untuk apa kita memilih. Jangankan masyarakat, anggota DPRD saja banyak yang tidak paham mengapa ada pemilihan dan untuk apa kita memilih," pungkasnya salah satu tokoh pendiri Sulbar itu.

Kemudian secara ekonomi, kata dia, masyarakat belum siap, sehingga tidak ada kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Idelanya pemilihan langsung jika masyarakat sudah mandiri masyarakat dalam menentukan hak pilihnya. Nah, kemandirian itu bisa terwujud jika masyarakat secara ekonomi sudah mapan," ujarnya.

Ia menambahkan, ekonomi dan pengetahaun masyarakat masih lemah, belum bisa mendukung pada sebuah proses pemilihan langsung yang ideal.

"Akhirnya masyarakat gampang di mobilisasi, pertanyaannya siapa yang memobilisasi? tentu yang memiliki kepentingan langsung," ucapnya.

Dikatakan, lapisan masyarakat mayoritas gampang dimobilisasi karena masih belum mengerti mengapa harus memilih adan apa tujuannya.

"Jangankan masyarakat bahkan anggota DPRD sendiri banyak yang tidak paham kenapa ada pemilihan, untuk apa memilih dan tujuannya apa, jadi tidak semua anggota DPRD paham mau melakukan apa setelah terpilih," pungkasnya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved