Wamendagri Bima Arya Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Masuk Agenda Prolegnas

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. 

Wacana untuk mengembalikan sistem pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat setelah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.  

Presiden Prabowo mengusulkan perubahan ini dalam pidatonya pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024).

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024 Belum Jelas, Wamendagri: Diputuskan Pekan Depan

 Menurutnya, sistem pilkada langsung membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi dan membebani anggaran negara. 

Ia mengacu pada pengalaman beberapa negara tetangga yang menggunakan sistem serupa untuk menekan pengeluaran anggaran.  

"Kita harus memperbaiki sistem kita. Tidak ada salahnya mengakui bahwa sistem ini mungkin terlalu mahal," ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Sabtu (14/12/2024).  

Wacana ini mendapat tanggapan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. 

Bima menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar diskusi publik mulai Februari 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait evaluasi sistem pilkada ini.

"Mulai bulan depan kita akan lakukan serangkaian diskusi, forum-forum untuk menyerap aspirasi dari publik, kira-kira seperti apa dan itu pula yang akan jadi bahan untuk diketahui bicarakan bersama DPR karena ini sudah masuk proyek legislasi nasional (prolegnas) evaluasi sistem pilkada dan pemilu ini," ujarnya saat ditemui di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis (16/1/2025).

Bima juga menyoroti tingginya anggaran yang diperlukan dalam pilkada langsung. 

Menurutnya, sistem ini boros, menguras energi, dan perlu efisiensi anggaran.  

"Mahal, boros, dan menguras energi. Kita perlu kajian ulang untuk memastikan efisiensi anggaran. Saya juga ingin mengajak Kesbangpol untuk lebih fokus pada penanganan konflik sosial yang sering muncul," pungkas mantan Wali Kota Bogor tersebut.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi