Sempat Vonis Bebas Kapus Ranga-ranga Mamuju Hamzah Tetap Dipenjara 1 Bulan Kasus Pelanggaran Pemilu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Puskesmas Ranga-ranga Mamuju, Hamah alias Anca divonis 1 nulan penjara terkait kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Mamuju 2024.

Hamzah dinyatakan terbukti bersalah oleh Hakim Pengendalian Tinggi (PT) Sulawesi Barat (Sulbar) atas kasus pelanggaran Pilkada Mamuju lewat putusan banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mamuju.

Padahal, Anca sebelumnya diputuskan tidak bersalah, namun kemudian JPU badning atas keputusan hakim.

Menyatakan terdakwa Hamzah alias Anca divonis bersalah dengan penjara satu bulan dan denda Rp5 juta rupiah subsider tiga bulan penjara.

Hal itu tertuang dalam Websiteb resmi PT Sulbar yang dilihat Tribun-Sulbar.com, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju dengan nomor perkara : 190/Pid.Sus/2024/PN Mamuju.

"Menyatakan terdakwa Hamzah alias Anca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamzah alias Anca dengan pidana penjara selama satu bulan dan denda Rp 5 juta. Bila denda tidak dibayar akan digantikan dengan kurungan tiga bulan,"tulis putusan PT Sulbar dalam website resmi PT Sulbar, Senin (11/11/2024).

Dalam sidang putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Hakim Teguh Sarosa dan dua hakim anggota adalah Mahmuriadin dan Saptono Setiawan.

Sebelumnya, kasus dugaan pelanggaran Pilkada Mamuju yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Ranga-Ranga Hamzah, kembali bergulir di Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Barat (Sulbar).

Baca juga: 12 Ramalan Shio Hari Ini Selasa 12 November 2024: Pesan Semesta untuk Ayam, Tikus hingga Kerbau

Baca juga: Rutan Mamuju Dukung  BPOM di Mamuju Berantas Penyalahgunaan Obat Ilegal

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejakasaan Negeri (Kejari) Mamuju, telah melayangkan memori banding setelah Pengadilan Negeri (PN) Mamuju memvonis bebas terdakwa Hamzah di sidang putusan kasus dugaan pelanggaran Pilkada Mamuju 2024.

Sidang tuntutan terhadap terdakwa Kapus Ranga Ranga jamzah diputus bebas bersyarat oleh Majelis Hakim PN Mamuju.

Padahal JPU menuntut bersalah dengan tuntutan Pasal 188 Jounto Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2015 dengan pidana penjara tiga bulan denda Rp 5 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Hamzah alias Anca sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu Mamuju, terkait dugaan pelanggaran netralitas setelah dia memposting video salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamuju, di grup WhatsApp Puskesmas Ranga-ranga.

Postingannya itu diikuti pula kalimat bernada ancaman, agar seluruh penghuni grup satu suara mendukung paslon tersebut.

Kini Hamzah telah tetapkan tersangka setelah dilakukan proses penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga ke kasus ini naik tahap penyidikan.

"Iya sudah ditetapkan tersangka (Kapus Ranga-Ranga) kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN Pilkada Mamuju," ungkap anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Rika saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/10/2024) lalu.

Dia menambahkan, dalam rapat pembahasan dilakukan bersama tim, berkas perkara tahap satu tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju.

"Kita akan kaji lagi pelajari lagi berkas perkaranya, karena akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan," kata Kasi Pidum Kejari Mamuju itu.

Hamzah diduga melanggar aturan Undang-Undang Pilkada Pasal 71 tentang pejabat negara atau ASN yang dilarang membuat keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon (Paslon).

Kemudian pada Pasal 188 setiap pejabat negara atau ASN dan Kepala Desa atau Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan.

Kemudian denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta.

Diketahui, Kepala Puskesmas Ranga-Ranga Hamzah diduga mengajak bawahannya untuk memilih salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Mamuju 2024.

Ajakan untuk memilih pasangan calon ada di grup WhatsApp Puskesmas Ranga-Ranga yang viral di media sosial (Medsos).

Pelapor Dedi Bendor menyatakan, dia telah melaporkan Kepala Puskesmas Ranga-Ranga Hamzah karena didugaa tidak netral dalam proses Pilkada Mamuju 2024.

"Kepala Puskesmas Ranga-Ranga ini tidak netral dalam Pilkada kali ini, bahkan dalam pesan di grup WhatsApp yang beredar yang ditulis oleh Hamzah (Kapus Ranga-Ranga) itu bernada ancaman dan penekanan terhadap anggota grup," Ungkap Dedi.

Penasehat hukum (Ph) Abdul Wahab menilai penetapan tersangka Kepala Puskesmas (Kapus) Ranga-ranga, Hamzah atas dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terlalu prematur.

Hal itu ia sampaikan kepada Tribun-Sulbar.com, saat dijumpai di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jl Abdul Wahab Azasi, Jumat (11/10/2024) malam.

“Kami sebagai kuasa hukum (Hamzah) sebenarnya menganggap bahwa terlalu prematur atau terlalu dini dan dipaksakan untuk ditingkatkan dari peneyelidikan mejadi penyidikan,” kata Abdul Wahab (11/10/2024) malam.

Abdul Wahab bahkan menilai, pelanggaran yang dilakukan oleh Kapus Ranga-ranga tidak terbukti,  namun begitu ia tetap menghormati langkah hukum yang sudah ditetapkan Bawaslu.

“Kami hormati penetapannya, tetapi kami tetap melakukan perlawan sebagai kuasa hukum dari kapus ranga-ranga, karena kami menganggap bahwa ini tidak terbukti apa yang dilakukan oleh kapus ranga-ranga,” terangnya. (*)