Difabel Mamuju Punya Hak Suara Harap KPU Hadirkan Juru Bahasa Isyarat Saat Debat Pilkada

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Gema Difabel Mamuju, Safaruddin, menyatakan kekecewaannya terhadap penayangan debat perdana pemilihan bupati dan gubernur Sulawesi Barat yang dinilai mengabaikan hak pemilih difabel, khususnya mereka yang tuna rungu (tuli).

Kekecewaan ini muncul karena dalam siaran debat tersebut tidak disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang dapat membantu pemilih tuli memahami jalannya debat.

Baca juga: Sempat Dikabarkan Hilang, Nelayan di Mamuju Tengah Ditemukan Selamat

Baca juga: Mayat Bengkak Ditemukan Nelayan Majene di Laut Adalah Warga Mapilli Polman

Safaruddin menegaskan pentingnya kehadiran JBI dalam debat publik, terutama sebagai bentuk penghargaan terhadap hak informasi pemilih difabel.

“Kami kecewa karena teman-teman tuli tidak mendapatkan akses informasi yang layak. KPU perlu menunjukkan keseriusan dalam memastikan seluruh pemilih, termasuk difabel, bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan,” ujarnya saat ditemui di acara simulasi pemungutan suara oleh KPU Sulbar di Mamuju, Minggu (3/11/2024).

Ia menambahkan bahwa KPU harus menjadikan kelompok difabel sebagai prioritas, agar mereka merasa diakomodasi dalam proses demokrasi.

Safaruddin menyayangkan tidak adanya JBI pada debat di Mamuju, mengingat KPU provinsi sebelumnya telah menyediakan JBI dalam debat pemilihan gubernur.

"Kami sudah mengusulkan agar KPU Sulbar menghubungi teman-teman JBI di Makassar dan susah dilakukan, saya kira di Mamuju juga sudah dilakukan," lanjutnya.

Safaruddin berharap agar KPU Mamuju bisa menghadirkan JBI pada debat kedua nanti.

“Mudah-mudahan di debat kedua nanti sudah ada JBI, agar teman-teman tuli bisa mengikuti dengan baik,” katanya penuh harap.

Meskipun JBI sudah disediakan dalam debat pemilihan gubernur, Safaruddin tetap menyampaikan kritik mengenai penyajiannya.

Ia menilai, JBI perlu didukung dengan latar belakang yang kontras untuk meningkatkan keterlihatan.

“Akan lebih baik jika di belakang JBI ada background yang jelas. Kalau tidak, di layar yang kecil, JBI sulit terlihat,” tambahnya.

Ketua KPU Mamuju, Indo Upe, menanggapi keluhan ini dengan mengakui bahwa absennya JBI pada debat perdana akan menjadi bahan evaluasi penting bagi mereka.

“Ya, ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan,” ujarnya singkat.

Kehadiran JBI dalam debat kedua diharapkan bisa terealisasi, sehingga seluruh pemilih, termasuk difabel, bisa memperoleh akses informasi yang setara dalam menentukan pilihan politik mereka.