Penanganan Pelanggaran Kampanye Dinilai Kontroversi, Gakkumdu Mamuju Bakal Gelar Konferensi Pers

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mamuju bakal gelar Konferensi Pers terkait penangangan pelanggaran selama kurang lebih satu bulan masa kampanye.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Mamuju Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa, Muhammad Ikhsan kepada awak media, Sabtu (26/10/2024).

“Gakkumdu akan melakukan konferensi pers pada Senin, 28 Oktober 2024 nanti, bersamaan dengan penanganan kasus lain yang ditangani,” kata Iksan.

Ia juga menyampaikan, konferensi pers dilakukan buntuk penghentian pelaporan Camat Kalumpang, Bram Thosuly.

“Penyampaian resmi bakal dilakukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamuju,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju, Sulawesi Barat menghentikan pengusutan kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Sulbar, yang dilakukan Camat Kalumpang Bram Thosuly.

Bram diduga mengarahkan dukungan ke pasangan calon Gubernur dan Bupati Mamuju, dihentikan.

Diketahui, Camat Kalumpang Bram Tusilo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju, atas dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Mamuju, Jumat (18/10/2024).

Bram dilaporkan oleh warga Mamuju bernama Akriadi Pue Dollah karena diduga mendukung salah satu pasangan calon Bupati Mamuju dan Calon Gubernur Sulbar.

Kasus ini bermula, saat postingan viral sebuah percakapan grup WhatsaAp dan foto oknum Camat Kalumpang Bram Tusilo yang diduga mendukung pasangan calon dari Calon Gubernur dan Calon Bupati di Pilkada 2024.

Dalam pesan WhatsaAp hasil tangkapan layar dan video beredar di media sosial tampak memberikan pesan dukungan terhadap salah satu paslon.

"Pakatottong memang mi semua, pada akhirnya hasil akan berbicara. Kalamung guntu'ku untuk SDKKSM-TINAYUKI di Kalumpang," tulis isi pesan WhatsaAp Camat Bram Tusilo yang beredar di media sosial dilihat Tribun-Sulbar.com.

Kabar pemberhentian kasus pelanggaran netralitas ASN itu telah diterima oleh pelapor Akriadi Pueh Dollah.

Surat laporan itu keluar pada Rabu (23/10/2024) tentang pemberitahuan status laporan.

Dalam surat tersebut, laporan itu dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tentang Pasal 188 Jounto Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan.

Laporan tersebut belum memenuhi dua alat bukti dan belum memenuhi unsur pasal.

Pelapor, Akriadi Pue Dollah menyatakan Gakkumdu Bawaslu Mamuju asal-asalan dalam melakukan kajian, padahal laporan yang diajukan sebagai bukti ada beberapa video dan foto di tempat yang berbeda tindakan Bram sangat jelas.

"Kami menduga Gakumdu di Bawaslu Mamuju melakukan kajian asal-asalan, saya tidak tau lagi bukti apa yang mereka inginkan sebab jelas ada beberapa video dan foto di tempat yang berbeda Terlapor melakukan tindakan mendukung salah satu paslon," kata Akriadi saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Kamis (24/10/2024).

Akriadi menambahkan dalam waktu dekat dia akan menyurat ke masing - masing institusi Gakkumdu untuk mengevaluasi kinerja anggotanya.

Baca juga: Diduga Nodai Gelar Keturunan Bangsawan Mamuju ,Anggota DPRD Ramliati Akan Dilaporkan Ke Polda Sulbar

Baca juga: Curi Handphone dan Lecehkan Mahasiswi di Jalan, Dua Pria di Majene Diringkus Polisi

Akriadi menganggap tindakan yang dilakukan oleh Gakkumdu Bawaslu Mamuju dengan menghentikan laporan ini adalah keputusan yang tidak masuk akal.

Pasalnya orang awam persoalan hukumpun mampu menilai tindakan oknum camat kalumpang itu tindakan salah.

"Kalau dianggap tidak cukup bukti, saya menantang Gakumdu untuk mengekspos kajian mereka terhadap laporan tersebut," bebernya. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi