Pelecehan Seksual Marak di Sulbar, Yayasan Karampuang Desak Pemerintah Bertindak Tegas

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Direktur Yayasan Karampuang, Ija Syahruni, menanggapi maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Kasus terbaru terjadi di Mamuju Tengah, di mana seorang kakak berinisial B (21) tega merudapaksa adik kandungnya sendiri.

Baca juga: Dinas Sosial Mamuju Tengah Dampingi Mahasiswi Korban Dugaan Pelecehan Sopir Travel

Baca juga: Rasio Jumlah Penduduk Laki-laki di Mamasa Lebih Banyak Ketimbang Wanita, Simak Penjelasan BPS

Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, IPTU Fredy, mengungkapkan bahwa pelaku memaksa adik kandungnya untuk bersetubuh demi memuaskan hasratnya.

Ija meminta pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan tegas terhadap tingginya angka kekerasan seksual.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya bertindak ketika ada kasus, sementara langkah pencegahan belum terlihat.

"Bagaimana sikap pemerintah sendiri dalam penanganan banyaknya kasus. Apakah jumlah psikolog mencukupi dengan jumlah korban kekerasan yang tinggi," ujarnya saat ditemui di salah satu warkop di Mamuju pada Selasa (5/8/2024).

Ia juga menyoroti keberpihakan anggaran terhadap perlindungan anak dan perempuan di Sulbar.

"Tidak ada upaya pemerintah dalam mendorong peran masyarakat. Sejauh ini kalaupun ada masih minim," jelasnya.

Maraknya kasus kekerasan seksual ini menjadi evaluasi terhadap layanan pengaduan.

"Sejauh mana layanan pengaduan bisa diakses seluruh masyarakat. Apakah masyarakat sudah tahu mau lapor ke mana. Apakah yang di pedesaan bisa akses atau tidak," tanyanya.

Menurutnya, kontrol dalam keluarga dan lingkungan untuk mendeteksi adanya potensi pelecehan sangat penting untuk mengantisipasi hal ini terjadi kembali.

Ija menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kekerasan seksual.

Pemerintah diminta untuk tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan perempuan di Sulbar.

"Perlu ada kebijakan yang jelas dan implementasi yang tegas untuk menangani masalah ini," jelasnya.

Ija juga mempertanyakan, layanan rumah aman bagi korban kekerasan seksual.

"Korban dan pelaku kan satu rumah. Bagaimana nantinya, apakah pelaku dan korban akan kembali satu rumah? Pemerintah harus menyediakan rumah aman bagi korban," pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi