Belum Ada PKL Pindah ke Anjungan Pantai Manakarra, Imbauan Pemerintah Diabaikan?

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju mengambil langkah tegas dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl Ahmad Yani dan Jl Yos Sudarso ke Anjungan Pantai Manakarra.

Langkah ini diumumkan dalam pertemuan yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Camat Mamuju, dan Lurah Binanga bersama 60 PKL di aula kantor Bupati Mamuju pada Rabu (19/6/2024).

Setelah pertemuan, para PKL diperintahkan segera melengkapi dokumen dan mempersiapkan tenan (box jualan) mereka di lokasi baru.

Baca juga: Pemkab Mamuju Tegas Tindak PKL Bandel Jualan di Lokasi Terlarang

Namun, hasil pantauan awak Tribun-Sulbar.com, pada Jumat, 21 Juni 2024 di anjungan Pantai Manakarra menunjukkan belum ada satu pun tenan yang terpasang.

Banyak tenan PKL masih terlihat berjejer di depan Hotel Maleo Mamuju, tepatnya di lanskap atau Perpustakaan Mamuju.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Binanga, Selvi Febriana menjelaskan, saat ini para PKL sedang mengurus kelengkapan dokumen di kantor kelurahan Binanga.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, dokumen akan diserahkan ke Dinas Pariwisata.

Posisi masing-masing tenan akan ditentukan melalui pencabutan lot agar distribusi tempat dapat berjalan adil.

"Selesai kelengkapan kami buat pengantar ke pariwisata, nanti pariwisata yang keluarkan rekomendasi kemudian cabut lot untuk tempatnya di anjungan sesuai nomor lot," ungkap Selvi kepada Tribun-Sulbar.com melalui pesan WhatsApp pada Jumat (21/6/2024).

Relokasi ini bertujuan untuk menertibkan kawasan dan memberikan tempat yang lebih layak bagi para PKL agar mereka dapat berjualan dengan nyaman dan tertib.

Kata Selvi, nantinya PKL ditempatkan di atas anjungan di sisi kiri tulisan 'Pantai Makarra'.

"Nanti posisi tenan berjajar berbentuk huruf U," tambahnya.

Ia menambahkan, dari hitung-hitungan yang dilakukan, sebanyak 80 box bisa dijajar di anjungan Pantai Manakarra.

"Sekarang yang baru urusu dokumen baru sekitar 60 orang. Kami pastikan muat. Kami juga akan verifikasi apakah mereka yang daftar betul pedagang yang berjualan sebelumnya atau orang baru," pungkasnya.

Ia berharap, para PKL segera melengkapi semua dokumen agar bisa kembali memulai usahanya.

Pemkab Mamuju juga berencana melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kelancaran proses relokasi dan memastikan semua PKL mendapatkan tempat yang adil dan sesuai.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi