Anggaran Pilkada Baru Cair Rp3 Miliar dari Total NPHD Rp35 Miliar Gubernur Tegur Pemkab Mamasa

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Mamasa tahun ini terancama tertunda karena anggaran hibah dari Pemerintah kabupaten (Pemkab) Mamasa untuk pelaksanaan pilkada masih tersendat.

Dari total anggaran Pilkada Mamasa sebesar Rp35 miliar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa, tahap pertama yang telah cair baru sebesar Rp3 miliar.

Sementara tahapan pelaksanaan sudah mulai berjalan.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar dalam rapat koordinasi di kantor DPRD Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, pada Selasa (11/6/2024) lalu mengkhawatirkan proses tahapan pilkada yang sudah mulai berjalan bisa terhambat jika dana tidak segera dicairkan.

Apalagi, setiap bulan untuk honor adhoc di Mamasa setidaknya membutuhkan anggaran Rp1,8 miliar per bulan.

"Ini tahapan krusial, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga verifikasi administrasi calon perseorangan. Kami khawatir jika anggaran tidak tersedia, akan menghambat pelaksanaan pilkada di Mamasa," kata Said.

Baca juga: Warga Desa Tampalang Mamuju Resah, Buaya Diduga Terkam Nelayan Kembali Muncul di Sungai

Baca juga: Pj Bahtiar Sebut Hanya Mamuju Ibukota Provinsi di Indonesia Tak Punya Jadwal Penerbangan Setiap Hari

Said meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara KPU Mamasa dengan pemerintah daerah, mengingat komunikasi yang ada saat ini belum membuahkan hasil konkret.

Sementara itu,Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin telah menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Mamasa untuk berkomunikasi kembali dengan KPU Mamasa.

Bahtiar menjelaskan bahwa Mamasa sedang mengalami defisit anggaran.

Namun, ia menegaskan bahwa Pilkada harus menjadi prioritas utama. Agenda lain dapat ditunda, tetapi Pilkada harus tetap berjalan sesuai jadwal.

Oleh karena itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini meminta agar setiap anggaran yang masuk ke kas daerah Mamasa segera dialokasikan untuk kesuksesan Pilkada serentak yang akan digelar November mendatang.

"Begitu ada anggaran yang masuk, kas daerah di Mamasa supaya diprioritaskan untuk Pilkada. Anggaran pembangunan lainnya bisa ditunda, karena kita pastikan bahwa anggaran Pilkada adalah yang paling prioritas dibanding yang lainnya," tegasnya.

Bahtiar menambahkan bahwa Pilkada tidak mungkin ditunda karena sudah ditetapkan dalam konstitusi. Pilkada merupakan agenda paling penting yang harus dipastikan berjalan dengan lancar.

Perihal pemyaluran hibah Pilkada tahun 2024, penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin, menyurat ke Pemerintah daerah (Pemda) Mamasa, soal dana Pilkada.

Surat dinas itu terkait perintah pembayaran dana Pilkada berdasarkan surat edaran (SE) Kementrian dalam begeri (Kemendagri) tentang prosedur pembayaran dana Pilkada.