2 Kabid Bapperida Sulbar Ikut Bimtek Penginputan IPKD, Sulawesi barat Masih perlu Perbaikan Data

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana, menugaskan Tim Pengelola Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Evatiwery Djannatin untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penginputan dan Pengukuran IPKD di Novotel Jakarta, 21 hingga 22 Mei 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD satu tahun sebelum tahun berjalan.

Menurutnya, berdasarkan pemaparan Kepala BSKDN mengenai hasil dari Pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang lalu, Sulawesi Barat baru pertama kali melakukan penginputan dan pengukuran, untuk Klaster Provinsi dengan Kemampuan Keuangan Rendah berada di urutan ke-5 dengan nilai B dan keterangan masih perlu perbaikan.

"Selain itu, Tim Teknis IPKD Kemendagri menjelaskan teknis penginputan data dan beberapa perubahan dari tahun sebelumnya, antara lain adanya perubahan subdomain url aplikasi pengukuran IPKD menjadi https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/, penambahan fitur pada beberapa dimensi pengukuran serta integrasi antara aplikasi IPKD dengan SIPD," ujar Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida Sulbar, Evatiwery Djannatin.

Terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana pun menyampaikan harapan yang sama dengan pemerintah pusat atas penyelenggaraan Bimtek IPKD tersebut.

"Diharapkan pada penyelenggaraan Bimtek IPKD kali ini, tim yang menangani IPKD Provinsi dapat lebih memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD. Nantinya pula dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik dari pusat ke daerah maupun antar daerah, sehingga penyelenggaraan pengukuran IPKD 2024 bisa sesuai harapan, dan menjadikan output pengukuran IPKD sebagai bahan perumusan kebijakan pusat dan daerah." kata Junda. (*)