Aksi Solidaritas, GMNI Mamuju Kecam Tindakan Intoleran Terhadap Mahasiswa Katolik di Tangsel

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju aksi solidaritas di Jl Ahmad Yani, depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Kamis (9/5/2024).

GMNI Mamuju mengecam dan mengutuk tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap mahasiswa Katolik Tangeran Selatan pada Minggu (5/5/2024) kemarin.

Diketahui, mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (Unpam) diserang saat ibadah atau pembacaan doa rosario dalam sebuah rumah.

Baca juga: GMNI Mamuju Minta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Kakanwil Kemenag Sulbar Diusut Tuntas

Baca juga: GMNI Polman Maknai Hari Sumpah Pemuda Eratkan Persatuan, Perangi Rasisme dan Ujaran Kebencian

Tindakan diskriminatif dan intoleran tersebut mendapat kutukan dari sejumlah pihak, termasuk GMNI Mamuju.

Koordinator Lapangan Abdiel Sanggip mengatakan, negara harus terlibat dalam mengawal kebebasan setiap umat beragama di negari ini.

“Kehadiran dan keterlibatan negara sangat mutlak dan perlu dalam mengawal, menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, membentuk serikat atau kelompok masyarakat,” kata Abdiel saat orasi, Kamis sore.

Abdiel menjelaskan, kasus intolerasi beragama bukan hal baru, sehingga negara harus selalu hadir mengantisipasi hal tersebut.

“Sudah menjadi pekerjaan rumah, kasus perpecahan seperti seperti konflik kristen dan islam di poso pada akhir tahun 90-an, konflik Ambon di 1999, konflik Tolikara, hingga konflik Situbondo," terannya.

Abdiel kwatirkan kondisi itu berulang jika negara tidak benar-benar hadir memastikan keamanan setiap pemeluk agama dalam menjalankan ibadah.

“Orang-orang akan menganggap hal yang normal terjadi, padahal sebagai warga negara, bukankah kedudukannya semuanya sama,” pungkasnya.

“Karena itu, kami mengecam tindakan diskriminatif serta intoleransi dari semua pihak yang melakukan hal keji serta perilaku tidak pancasilais,” imbuhnya.

Adapun beberapa tuntutan GMNI Mamuju diantaranya:

Pertama, rakyat Indonesia harus bergotong royong dalam menghentikan persoalan diskriminasi dan intoleransi.

Kedua, pemerintah daerah sampai pusat wajib menghentikan persoalan keidentitasan di Indonesia.

Ketiga, APH harus bertindak tegas kepada oknum yang melakukan tindakan diskriminasi.

Keempat, pemerintah wajib meningkatkan pendidikan kebansaan.

Terakhir, hentikan rasisme di tanah air.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi