Kepala BPS Sulbar Imbau Pemprov Optimalkan Distribusi Pangan di Majene, Beras Hingga Bawang Mahal

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dalam rangka upaya peningkatan kualitas data perekonomian Sulawesi Barat (Sulbar), Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar, Hamdani Hamdi, melakukan kunjungan ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Senin (29/1/2024).

Kunjungan itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi, antara Biro Ekbang dengan BPS Sulbar, dalam menganalisis dan menyajikan data ekonomi yang akurat dan dapat diandalkan.

Baca juga: Penyebab HMI Gelar Aksi Demo di Kantor BI Sulbar, Merasa Dituduh Terafiliasi dengan Partai Politik

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 237: Manfaat dan Dampak Media Sosial

Dalam kunjungan itu, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri dan timnya untuk membahas terkait pengendalian inflasi di Sulbar.

Hamdi berharap dukungan BPS Sulbar yang selama ini telah berjalan baik sehingga memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas perekonomian di Sulbar bisa terus terjaga, agar mampu terus secara berkesinambungan mendorong peningkatan perekonomian di provinsi ini.

"Juga turut meningkatkan kemajuan daerah Sulbar serta makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Hamdani.

Pada kesempatan sama, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengaku akan berkomitmen tetap mendukung pemerintah provinsi menyediakan data yang diperlukan, dalam penentuan kebijakan pengendalian inflasi sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Dia juga mengingatkan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar untuk terus mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan, khususnya untuk Kabupaten Majene sebagai salah satu daerah Indeks Kualitas Hidup (IKH), sebagaimana rilis Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-IV oleh Mendagri pada rapat zoom pengendalian inflasi 29 Januari 2024.

"Kabupaten Majene sebagai salah daerah dengan tingkat IPH tertinggi dengan komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti beras, daging ayam ras dan bawang merah. Mungkin disebabkan karena pedagang yang diintervensi merupakan pedagang dengan tingkat penjualan yang rendah dan volume intervensi juga rendah," kata Tina. (*)