Survei Biaya Hidup Pola Konsumsi Berubah, DVD Player Hingga Playstation Mulai Ditinggalkan

Oleh: M S Alim Sudiasto, S.ST., M.Med.Kom.
Statistisi Ahli Muda, BPS Provinsi Sulaawesi Barat

TRIBUN-SULBAR.COM - Setiap kita mungkin sudah mengetahui apa itu inflasi. Paling tidak sudah pernah mendengar di berbagai media. Penghitungan inflasi begitu penting sehingga pemerintah begitu serius untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan terkait. BPS memiliki tugas menghitung dan merilis angka inflasi setiap awal bulan.

Menghitung inflasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Memerlukan upaya yang besar untuk bisa menyajikan datanya ke hadapan masyarakat. Saking pentingnya data ini maka setiap bulan selalu ditunggu oleh stakeholder dan para ekonom untuk membahasnya.

Survei Biaya Hidup

BPS dalam menghitung inflasi, didahului dengan melakukan Survei Biaya Hidup (SBH). Pelaksanaan survei ini sangat detail menanyakan setiap pengeluaran rumah tangga.

Tanpa SBH, inflasi tidak dapat dihitung. SBH adalah awal mula atau dasar utama dalam penghitungan inflasi. Data dasar inilah yang dijadikan patokan tahun dasar dalam penghitungan inflasi. SBH yang terakhir dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2022, jadi bisa dikatakan bahwa tahun 2022 akan dijadikan tahun dasar untuk penghitungan inflasi untuk tahun-tahun sesudahnya (2022 = 100) menggantikan tahun dasar 2018.

Perubahan tahun dasar dilakukan dengan didahului pelaksanaan SBH terbaru, yakni tahun 2022. Perubahan ini diperlukan karena beberapa hal yang membutuhkan berbagai penyesuaian.

Perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, perilaku, pendapatan, atau pun selera. Adanya perkembangan jenis barang dan jasa, barang/jasa yang baru muncul ataupun barang/jasa yang sudah tidak laku lagi di masyarakat. Adanya perubahan dan dinamika pasar yang menciptakan variasi dalam harga dan ketersediaan produk.

Perubahan-perubahan tersebut, membuat BPS sebagai badan yang menghitung angka inflasi perlu memutakhirkan SBH. Dalam kurun waktu empat tahun tentu banyak perubahan pada dinamika pasar dan pola konsumsi masyarakat.

Ada beberapa perbedaan yang terdapat pada SBH 2022 dan SBH 2018. Ada penambahan kota yang dihitung inflasi menjadi 150 wilayah, di mana pada tahun 2018 hanya sebanyak 90 kota. Ada perubahan komoditas yang dihitung menjadi 847 komoditas, lebih banyak dari sebelumnya yang mencapai 835 komoditas.

Dari hasil SBH 2022 dapat kita tahu bahwa terdapat shifting pola konsumsi masyarakat. Shifting adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat dari menggunakan komoditas A berpindah mengkonsumsi komoditas B. Beberapa barang sudah kurang diminati oleh masyarakat bahkan ada beberapa barang yang sudah tidak ada peminatnya padahal kurun waktunya hanya 4 tahun saja.

Salah satunya adalah VCD/DVD player yang dahulu sempat sangat booming pada era 90-an sudah tidak diminati dikarenakan adanya penggantinya yang lebih praktis seperti streaming online, atau pun melalui TV kabel yang sudah terjangkau oleh masyarakat kelas bawah.

Play station juga termasuk sebagai komoditas yang ditinggalkan disebabkan oleh kebanyakan para pemain game beralih ke game online, seperti Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Minecraft, dan Roblox yang bisa langsung dimainkan hanya melalui perangkat gawai.

Majalah dan tabloid juga sudah mulai ditinggalkan seiring dengan semakin banyaknya berita online yang lebih cepat update.
Ada juga beberapa barang baru yang mulai diminati oleh masyarakat.

Sebagai contoh, masker dan hand sanitizer yang diminati masyarakat semenjak wabah Covid-19 melanda Indonesia. Mulai maraknya tindak kejahatan menyebabkan masyarakat juga mulai memasang CCTV yang bisa diakses online untuk mewaspadai kejahatan yang mungkin terjadi.

Semakin gencarnya larangan merokok tembakau membuat perokok mulai beralih ke peralatan rokok elektrik serta liquid vape sebagai alternatif pengganti tembakau.

Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki keterwakilan sebagai kota penghitung inflasi yaitu Kabupaten Mamuju sejak 2008 dan Kabupaten Majene akan dimulai pada tahun 2024.

Salah satu dasar perhitungan inflasi di Sulawesi Barat adalah dengan memperhatikan paket komoditas yang dihasilkan SBH 2022 sebagai dasar penghitungan diagram timbang IHK. Di Kabupaten Mamuju, tiga komoditas terbesar sebagai penimbang adalah beras, tarif Listrik, dan sewa rumah. Sedangkan di Kabupaten Majene, tiga komoditas terbesar sebagai penimbang adalah beras, tarif Listrik, dan bensin.

Lalu mengapa dibuat penimbang? Sebab penimbang dibuat sebagai dasar bagi komoditas yang paling sering dipakai oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, beras sebagai makanan pokok seluruh masyarakat di Sulawesi Barat. Beras memiliki andil terbesar dalam menyumbang inflasi/deflasi. Dalam penghitungan inflasi dengan menggunakan tahun dasar 2022 baru akan diterapkan pada inflasi Januari 2024 yang akan rilis pada bulan Februari 2024 nanti.

Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi sangat penting dilakukan. Inflasi yang tidak terkendali akan berakibat ke berbagai lintas sektor lain. Inflasi terkait dengan daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi, semakin berat bagi masyarakat menengah ke bawah memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka Tingkat kemiskinan akan semakin besar. Inflasi juga berakibat terhadap tertahannya pertumbuhan ekonomi karena masyarakat menahan konsumsi.

Banyak penelitian yang menjelaskan bahwa inflasi yang baik adalah berkisar 2-4 persen. Hal ini sejalan pula dari kajian BI yang memberikan toleransi batas inflasi yang baik adalah 3 plus minus 1 persen. Pada tahun 2023 ini tepatnya 6 November 2023, Pemerintah Sulawesi Barat diberikan apresiasi karena bisa mengendalikan inflasi daerah. Pemerintah melalui Kemendagri memberikan insentif sebesar 8,6 miliar rupiah untuk terus mendukung pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.

Mari bersama-sama kita jaga inflasi kita, dengan cara membeli yang diperlukan saja serta mengutamakan produk daerah lokal agar terjaga serta menaikkan daya saing produk lokal. (*)