Sukses Kendalikan Inflasi, Pemprov Sulbar Diberi 'Penghargaan' Insentif Fiskal Rp8,6 Miliar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemprov Sulbar menerima penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian kepada PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Sasana Bakti Kemendagri Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ketua Pelaksanaaan Alokasi Insentif Fiskal Periode III Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan, dua menjadi agenda dalam rakor tersebut yakni dalam rangka meningkatkan pengendalian inflasi daerah sekaligus memberikan menyerahkan insentif fiskal atas perannya dalam pengendalian inflasi.

"Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi Pemda dalan meningkatkan pengendalian inflasi di daerah. Dan Pemberian penghargaan kepada Pemda yang telah kinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah serta memacu daerah-daerah lain agar semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja khususnya terkait pengendalian inflasi di daerah," ucap Lucky.

Disebutkan, ada tiga provinsi menerima insentif fiskal termasuk Provinsi Sulbar dengan besaran 8,6 Miliar.

PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan , empat poin menjadi penilaian untuk penerima insentif fiskal tersebut, yakni pelaksanaan sembilan upaya pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan oleh pemda, kepatuhan penyampaian laporan kepada kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi pangan oleh kab/kota, tingkat inflasi yang merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah, dan keempat rasio realisasi belanja pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah.

Prof. Zudan berterima kasih atas kerja keras Pemda serta kolaborasi satgas pengendalian inflasi, forkopimda, BI, BPS, Pemda di enam kabupaten dalam berkolaborasi melakukan pengendalian inflasi di enam kabupaten. Sestama BNPP ini berharap kebersamaan Pemda dan forkopimda Sulbar terus diperkuat.

"Kebersamaan forkopimda dan kabupaten harus terus kita perkuat terus, kuncinya jaga stabilitas harga dan pasokan ada,"ungkapnya. (*)