Polisi Minta Pemerintah Hadir Redam Potensi Konflik Lahan di Mamuju Tengah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Kepolisian Resort (Polres) Mamuju Tengah meminta pemda hadir memediasi maraknya potensi konflik terkait lahan di Mamuju Tengah.

Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Mamuju Tengah, Iptu Fredy saat ditemui diruangannnya, Mapolres Mamuju Tengah, Jl. H. Aras Tammauni, Benteng, Tobadak, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, kehadiran pemerintah memediasi warga sangat diharapkan untuk mencegah terjadinya konflik lahan, baik perorangan maupun kelompok.

"Kami mengharap bantuan pemerintah setempat melalui instansi terkait untuk dapat memediasi agar tidak caos dilapangan, " terang Fredy.

Fredy menyebut, sejauh ini polisi hanya bisa melakukan pengamanan dan pencegahan terjadinya konflik.

"Namun terkait permasalahan administrasi lahan dibutuhkan kehadiran instansi terkait, " ujarnya.

Lanjut Fredy, seperti yang terjadi pada Rabu (20/9/2023) lalu, kami kami menerima informasi adanya kelompok tani hampir berkonflik.

"Menurut informasi, bahwa lokasi perkebunan milik kelompok Tani Tunas Mandiri akan didatangi oleh sekelompok orang dan mengklaim lahan tetsebut adalah milik mereka, " jelasanya.

"Sehingga kami terjun ke lokasi bersama beberapa fungsi untuk mengantisiapasi terjadinya konflik, " Sambungnya.

Beruntung, polisi akhirnya dapat mencegah sehingga tidak terjadi konflik.

Diketahui, Kabupaten Mamuju Tengah termasuk daerah rawan konflik lahan.

Bahkan awal tahun 2023 lalu, terjadi konflik lahan berujung maut.

Peristiwa itu terjadi di Desa Lembahada Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sabtu (14/1/2023) yang mengakibatkan H. Mayong meninggal dunia.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Samsul Bahri