Berita Mamuju Tengah
183 Daftar Penerima Santunan Tahap II Dampak Pembangunan Bendungan Budong-Budong 7 Tidak Setuju
Berdasarkan data diperoleh Tribun-Sulbar.com dari 183 orang penerima santunan, tujuh orang tidak setuju dan sembilan masih ragu-ragu.
Penulis: Samsul Bachri | Editor: Nurhadi Hasbi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - 183 warga dampak pembangunan Bendungan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah tercatat sebagai penerima santunan.
Berdasarkan data diperoleh Tribun-Sulbar.com dari 183 orang penerima santunan, tujuh orang tidak setuju dan sembilan masih ragu-ragu.
Sementara belum tersampaikan terkait pemberitahuan santunan ini sebanyak enam orang.
Di luar dari pada itu, sebanyak 161 dari 183 penerima santunan tahap II menyatakan setuju.
Informasi yang dihimpun, penerima santunan tahap II ini baru menerima surat pemberitahuan di dalamnya tertera nominal santunan, belum ada pembayaran secara tunai.
Pembayaran santunan dampak pembangunan bendungan Budong-Budong ini sebelumnya sempat menuai polemik.

Warga yang terdampak pembangunan sempat protes karena pembayaran atas tanaman mereka diduga lambat.
Bahkan pada bulan Juni 2023 lalu, warga melakukan aksi di titik AS pembangunan bendungan di Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah.
Pada saat itu, warga menuntut transparansi pihak perusahaan terkait ganti rugi tanaman mereka.
Selain ganti rugi tanaman, saat itu warga juga menyoal perusahaan yang menyuplai material diduga tidak memiliki ijin.(*)
Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Samsul Bahri
TOK! APBD Mateng 2026 Terpangkas, Fokus ke Kesehatan dan Pendidikan |
![]() |
---|
KUA-PPAS 2026 Disepakati, Pemkab Mateng Pastikan Anggaran Berpihak ke Rakyat |
![]() |
---|
Stok Ikan di TPI Desa Babana Mateng Berkurang, dari 4 Ton Kini Tinggal 100 Kilo |
![]() |
---|
Antisipasi Kerusuhan, Kantor DPRD Mamuju Tengah Dilengkapi APAR |
![]() |
---|
Warga Terdampak Proyek Bendungan Budong-budong Akan Pasang Blokade Jika Ganti Rugi Tidak Tuntas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.