Berita Sulbar
HMI Mamuju Sorot Event Gema Sulbar, Andi Iful Sebut Mahasiswa Keliru
Sengatan sinar matahari ditambah hawa ban terbakar tidak menyurutkan semangat mahasiswa menyampaikan aspirasi pada pemerintah.
Penulis: Suandi | Editor: Nurhadi Hasbi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Puluhan kader Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju, demo di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Senin (31/7/2023).
Sengatan sinar matahari ditambah hawa ban terbakar tidak menyurutkan semangat mahasiswa menyampaikan aspirasi pada pemerintah.
Setelah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tiba, salah satu anggota HMI langsung mengambil baris terdepan diantara mahasiswa dan membacakan tuntutan.
Dengan suara lantang, menuturkan Event Gema Sulbar tanggal 25-27 Mei lalu, tidak efektif dalam meningkatkan sektor pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
"Terlebih kegiatan tersebut kami menganggap tidak berhasil meningkatkan sektor pariwisata di Sulbar sebagaimana tujuan utama diadakannya kegiatan tersebut" tuturnya.
Selain itu, Ketua HMI Cabang Mamuju, Dahril (27) mengatakan, tidak ada transparansi keuangan pada kegiatan itu.
Seakan ada hal yang ditutupi oknum penyelenggara.
Dahril menginginkan agar Dinas Pariwisata terbuka mengenai anggaran dana event Gema Sulbar, agar tak menimbulkan kecurigaan.
"Kami meminta agar dinas pariwisata terbuka dengan dokumen," ujarnya.
Dihadapan mahasiswa, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengendalian Industri Pariwisata Sulbar, Andi Saiful Rauf, menuturkan anggaran event Gema Sulbar sudah tertera pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebesar Rp 200 juta.
Andi Saiful Rauf menambahkan, mahasiswa keliru dalam menyimpulkan berita.
Dia menjelaskan, perputaran uang di lokasi acara mencapai Rp 800 Juta.
"Saya anggap kalian ini keliru, Gema Sulbar itu bukan untuk meningkatkan Pariwisata, bukan untuk mendatangkan kunjungan tapi untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah)" jelasnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ada informasi yang dikecualikan tidak bisa asal dikeluarkan.
Tentu masing-masing telah ada aturannya sendiri.
Termasuk adanya dokumen dikecualikan.
"Kalau masalah dokumen yang dibuka ini ada aturannya," tutupnya.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Maoidotuen Nasiha
KUA PPAS Sulbar Tahun 2026: Rp1,6 Triliun untuk Operasional, Hanya Rp400 Miliar untuk Pembangunan |
![]() |
---|
Gubernur Sulbar Harap BI Perkuat Program Promotif untuk Dorong Ekonomi |
![]() |
---|
Ajak BI Sulbar Perkuat Ekonomi, Gubernur SDK : Angka Kemiskinan Masih di Atas Rata-rata Nasional |
![]() |
---|
Sulbar Zona Merah Rawan Bencana di Indonesia, Posisi Kedua Setelah Maluku |
![]() |
---|
Sulbar Urutan Kedua Provinsi Rawan Bencana di Indonesia, BPBD : Ambil Langkah Srategis ke Zona Aman |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.