KPU Mamuju Sebut Tentara Masuk DPT Pemilu 2024 Atas Permintaan Panwascam

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju jalani sidang ajudikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju terkait dugaan pelanggaran administrasi.

Koordinator Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mamuju, Hasdaris membenarkan adanya sidang tersebut.

"Iya, sidang pemeriksaan kami sebagai terlapor atas dugaan informasi adanya anggota TNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jl H Mustafa Katjho, Kompleks BTN Graha Nusa, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (18/7/2023).

Meski begitu, dirinya menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan memasukkan nama oknum yang dimaksud ke dalam DPT.

Kata dia, data oknum tersebut sebelumnya diinput atas permintaan Pengawas Kecamatan (Panwascam) Mamuju.

"Sebelum penetapan DPT, tanggal 21 Juni 2023 ada pengajuan," jelasnya.

Meski begitu, dirinya belum bisa menjelaskan secara detail sebelum ada hasil keputusan dari sidang ajudikasi.

"Belum bisa dibuka semua, karena persidangan masih berproses," singkatnya.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Mamuju menduga adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Mamuju.

"Ada oknum TNI yang masuk dalam DPT," ungkap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang saat ditemui di Kantor Bawaslu Mamuju, Jl Umar Dar, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (18/7/2023).

Pihaknya menggelar Sidang Ajudikasi untuk membuktikan apakah betul ada oknum TNI yang masuk ke dalam DPT, di ruang sidang Bawaslu Mamuju, pada Senin (17/7/2023). (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji