KPK RI ke Sulbar
Ke Sulbar, KPK Monitoring Program Pokir, Bansos hingga Bantuan Keuangan Lingkup Pemprov
kata dia, KPK RI menganggap anggaran Pemprov Sulbar mampu menyelesaikan permasalahan terjadi di Sulbar.
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Nurhadi Hasbi
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI lakukan monitoring di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar).
Monitoring tersebut dalam pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Sulbar.
"Kehadirannya seupervisi terhadap program pokir, bansos hingga bantuan keuangan untuk pencegahan korupsi," kata Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh di Graha Sandeq, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Selasa (20/6/2023).
kata dia, KPK RI menganggap anggaran Pemprov Sulbar mampu menyelesaikan permasalahan terjadi di Sulbar.
Seperti, penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrim, anak nikah dini, sampai inflasi.
"Intinya adalah kita akan melakukan revolusi APBD. Jadi kita arahkan anggaran ke Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," bebernya.
IPM ini akan menyangkut semua permasalahan mulai angka stunting hingga kemiskinan ekstrim.
Sehingga, lanjut Zudan, akan dilakukan revolusi APBD yang berbasis IPM.
"Jadi KPK hadir untuk melihat pokir, hibah, hingga bantuan keuangan yang tidak ada kaitannya IPM akan diarahkan ke IPM," ujarnya.
Pantauan Tribun-Sulbar.com, semua pejabat Pemprov Sulbar turut hadir memaparkan program kerjanya tahun 2023 di Graha Sandeq di depan Tim KPK RI.
Rencananya, tim KPK RI akan hadir juga di DPRD Sulbar melakukan monitoring.
Adapun, yang hadir dari KPK RI yakni Kasatgas 4.2 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Harun Hidayat, anggota Satgas Tribudi Rohmanto, dan Basuki.(*)
Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.