KPK Minta Ada Revolusi APBD Lingkup Pemprov Sulbar, Apa Maksudnya?

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU, - Pemprov Sulbar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Direktorat Korsup Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa (20/6/2023).

PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat.

"Kuncinya kita mau revolusi APBD. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal; Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting," terang Zudan

Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, kata dia, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk menangani empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain.

"Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia," kata Zudan.

Olehnya, melalui rakor itu, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten.

"Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu," ungkapnya.

Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar.

"Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi," ujar Harun. (*)