Dorong Desa Mandiri, Wakil Bupati Pasangkayu "Digedor" Abpednas Bahas Kesejahteraan

TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU- Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC Abpednas) Kabupaten Pasangkayu.

Rakor yang berlangsung di Aula Hotel Trisakti, Jl. Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Rabu (17/9/2025).

Rakoor ini mengusung semangat untuk mendorong optimalisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mendukung terwujudnya desa mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Baca juga: Koordinator Aksi Ayhar Sebut Gubernur Sulbar Disebut Panggil Bupati Sutinah soal Polemik PPPK

Baca juga: Bayi Kakak Beradik di Bengkulu Muntah Cacing Gelang, Keluar dari Hidung dan Mulut

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, I Putu Purjaya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasangkayu, serta para pengurus dan anggota DPC Abpednas dari seluruh kecamatan.

Dalam forum itu, sejumlah poin penting disampaikan langsung kepada Wakil Bupati Pasangkayu. 

Di antaranya, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan BPD, pengadaan jaminan sosial bagi anggota BPD, penyediaan sekretariat bagi Abpednas dan Abdesi se-Kabupaten Pasangkayu, serta dorongan agar kewenangan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat lebih diperkuat dan dikelola secara mandiri oleh BPD.

Ketua Abpednas Pasangkayu, Agus Riadi Natsir, menegaskan bahwa BPD harus memahami peran strategisnya sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan desa. 

“Kami berharap seluruh anggota Abpednas dapat lebih mengetahui dan menjalankan tupoksinya dengan baik, sehingga keberadaan BPD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, menyambut baik aspirasi yang disampaikan. 

Ia menekankan poin-poin permintaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih teknis bersama DPRD dan perangkat daerah terkait.

“Beberapa usulan memang bersinggungan langsung dengan anggaran. Apalagi saat ini kita menghadapi pemangkasan anggaran, sehingga perlu perhitungan yang matang," jelas Herny.

Namun sebagai pemerintahan daerah, ia mendukung penguatan peran BPD agar bisa lebih maksimal dalam mendampingi pemerintahan desa.

Ia menambahkan, ke depan akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Pasangkayu untuk membicarakan hasil rakor ini secara lebih mendetail. 

Dengan demikian, aspirasi dari Abpednas tidak hanya berhenti di forum koordinasi, tetapi bisa benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan daerah.

Rakor Abpednas ini diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah daerah, dan DPRD.