Antara Ekonomi dan Kemanusiaan 

Oleh: Dr Muhammad Aras Prabowo
(Dosen/Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)

Keputusan pemerintah memberikan izin proyek panas bumi di Halmahera kepada perusahaan yang terafiliasi dengan entitas bisnis Israel bukan sekadar isu investasi energi.

Ia telah menjelma menjadi persoalan ekonomi politik yang menyentuh aspek paling sensitif dalam kehidupan bernegara: kepercayaan publik, stabilitas politik, dan konsistensi moral kebijakan luar negeri Indonesia.

Secara teknokratik, pengembangan energi panas bumi adalah langkah rasional. Indonesia memiliki cadangan geotermal terbesar kedua di dunia.

Transisi menuju energi bersih merupakan bagian dari komitmen global menuju Net Zero Emissions 2060. Namun, ekonomi modern tidak pernah berdiri di ruang hampa nilai. Ia selalu bersinggungan dengan politik, ideologi, dan aspirasi sosial masyarakat.

Baca juga: Ekonom UNUSIA Tekan Keberpihakan dan Ekonomi Kerakyatan Pada Investor Daily Summit 2025

Baca juga: Ekonom UNUSIA Ingatkan Menkeu Fokus Kawal Kebijakan

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan fundamental: apakah kebijakan ekonomi boleh berjalan tanpa mempertimbangkan sensitivitas geopolitik dan komitmen moral bangsa?

Saya melihat adanya potensi degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah apabila kebijakan ini tidak dijelaskan secara transparan dan komprehensif.

Indonesia secara konstitusional dan historis konsisten mendukung kemerdekaan Palestina serta tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ketika masyarakat mengetahui bahwa perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis dengan Israel memperoleh konsesi strategis di sektor energi nasional, maka muncul persepsi inkonsistensi.

Dalam teori ekonomi kelembagaan, kepercayaan adalah modal sosial yang menentukan efektivitas kebijakan publik. Ketika trust menurun, biaya sosial dan politik meningkat.

Resistensi masyarakat lokal di Maluku Utara, kritik dari organisasi sipil, hingga respons politik di tingkat nasional adalah indikator awal bahwa kebijakan ini bukan sekadar proyek investasi biasa.

Ujian Konsistensi Moral dan Stabilitas Politik

Kedua, dari perspektif stabilitas politik nasional, keputusan ini berpotensi menciptakan friksi domestik. Isu Palestina bukan isu biasa bagi masyarakat Indonesia; ia adalah bagian dari identitas moral kolektif bangsa.

Jika kebijakan ekonomi dipersepsikan bertentangan dengan sikap politik luar negeri yang selama ini konsisten mendukung Palestina, maka ruang polarisasi dapat terbuka.

Stabilitas politik bukan hanya soal keamanan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal legitimasi kebijakan. Ketika legitimasi dipertanyakan, maka efektivitas kebijakan pembangunan dapat terganggu.

Investor membutuhkan stabilitas; stabilitas membutuhkan kepercayaan; dan kepercayaan membutuhkan konsistensi.

Ketiga, saya menilai kebijakan ini menjadi ujian bagi keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina.