Setahun Program MBG, Ancaman Stunting Tak Kunjung Hilang

Oleh : Nafsiah, S. Pd

Setahun sudah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, yang dinyatakan sebagai senjata utama pemerintah dalam menangani stunting.

Alih-alih memberikan titik terang perbaikan gizi nasional, faktanya di lapangan justru sebaliknya, ancaman stunting masih terus menghantui, masa depan generasi bangsa tak kunjung selesai. 

Setahun pula MBG diwarnai oleh berbagai peristiwa memprihatinkan. Mulai Kasus keracunan massal yang menimpa para penerima manfaat yang menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas.

Selain itu, isu sensitif juga mengenai temuan ompreng mengandung babi dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memenuhi standar kelayakan.

Kemudian dari sisi fiskal, penetapan anggaran sangat besar bagi MBG mencapai ratusan triliun rupiah juga berdampak sistemik pada pengurangan pos anggaran vital yang lain, termasuk anggaran bencana dan anggaran pendidikan.

Ironisnya, meski demikian anggaran diklaim tersedia, akuntabilitas penggunaannya juga terus dipertanyakan oleh masyarakat. 

Baca juga: Kronologi 50 Balita dan Ibu Hamil Keracunan Makan Bergizi Gratis di Tubo Majene

Baca juga: Sasar 831 Balita hingga Ibu Menyusui, Penyaluran 3.475 Paket MBG di Majene Berujung Keracunan

Jika kita melihat lebih dalam, maka yang terlihat adalah MBG lebih sebagai program populis kapitalistik daripada solusi substantif bagi masalah gizi.

Fokus utamanya adalah hanya pada terlaksananya program secara teknis demi mengejar angka ketercapaian, bukan pada kemaslahatan yang nyata pada masyarakat.

Bahkan program ini dipaksakan terus berjalan, meskipun di masa libur sekolah ketika murid-murid tidak berada di tempat.

Hal ini tentu memicu kebingungan publik. apakah ini urgensi gizi atau hanyalah sekadar formalitas untuk menghabiskan anggaran?

Kuat dugaan bahwa adanya pemaksaan keberlanjutan program ini bukanlah semata untuk rakyat, akan tetapi melainkan demi menjaga agar "dapur SPPG" tetap beroperasi.

Direktur Kebijakan Publik Celios, pada Media Wahyudi Askar, menyoroti begitu banyak pihak diuntungkan secara finansial dari program ini,  juga disinyalir dikelola oleh jejaring yang dekat dengan penguasa.

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem kapitalistik seringkali tidak amanah terhadap penggunaan anggaran negara.

Alih alih dialokasikan secara strategis dan efisien untuk kebutuhan rakyat mendesak, namun anggaran justru dikelola dengan manajemen yang terkesan sebagai eksperimen berjalan yang berisiko tinggi.

Gizi sebagai Amanah dan Tanggung Jawab Negara