Menata Nafas Ekonomi Sulawesi Barat Melalui KOPDES

Koperasi yang berperan sebagai mitra business matching dengan eksportir akan memangkas rantai distribusi, meningkatkan harga di tingkat petani, dan memperkuat posisi tawar desa dalam rantai pasok ekspor.

Dengan demikian, kebijakan makro pemerintah dapat bertemu dengan mikroekonomi rakyat—sebuah pertemuan yang jarang terjadi dalam sejarah fiskal daerah.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak akan otomatis. Pemerintah daerah perlu berperan sebagai pengawas dan fasilitator, bukan sekadar penerima dana.

Kanwil DJPb bersama BPKPD dan OJK harus memastikan bahwa koperasi penerima dana memenuhi standar tata kelola dan transparansi yang jelas.

Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, Rp200 triliun itu hanya akan menjadi “angin segar” sementara, bukan fondasi ekonomi baru.

Teori institutional economics mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi bukan hanya pada modal, tapi pada lembaga yang mengelolanya.

Koperasi yang dikelola secara partisipatif dan akuntabel bisa menjadi institusi ekonomi yang tahan krisis—sesuatu yang dibutuhkan Sulawesi Barat untuk keluar dari ketergantungan fiskal.

Koperasi Merah Putih memberi peluang untuk mengubah arah pembangunan Sulawesi Barat: dari ekonomi yang bergantung ke ekonomi yang berdaya.

Namun peluang itu harus diiringi dengan disiplin fiskal, literasi keuangan di desa, dan keberanian politik untuk membangun dari bawah.

Jika koperasi mampu menjadi wadah produksi, bukan sekadar tempat simpan-pinjam, maka “merah putih” bukan hanya simbol nasionalisme—melainkan warna baru kemandirian ekonomi daerah termasuk Provinsi Sulawesi Barat.(*)