Penjarahan, Ketimpangan Ekonomi, dan Prabowonomics

Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf
(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unhas)

Demonstrasi yang mengarah ke penjarahan dalam beberapa hari terakhir mengingatkan kita pada tiga peraih hadiah nobel ekonomi dari The Royal Swedish Academy of Science pada Senin, 14 Oktober 2024, yaitu: Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA, serta James A. Robinson dari University of Chicago, IL, USA.

Ketiganya berpandangan bahwa perbedaan antara negara kaya dengan negara miskin karena perbedaan institusi. Dalam hal ini, sistem ekonomi, politik dan hukum di negara miskin bersifat ekstraktif yang memberikan priviledge (keistimewaan) kepada sekelompok kecil elit. 

Sementara, negara kaya memiliki institusi yang inklusif, yaitu institusi yang mampu memberikan manfaat kepada semua kelompok masyarakat.

Perbedaan institusi antara negara kaya dengan negara miskin menyebabkan transformasi struktural di negara miskin, dari developing country, menuju negara kaya (developed country) lamban dan bahkan stagnan. 

Perekonomian negara miskin dan negara berpendapatan menengah, seperti Indonesia diwarnai oleh ketimpangan antar wilayah dan antar pendapatan per kapita yang dapat memicu keresehan sosial, mengarah ke situasi chaos.

Ketiga pemenang Nobel ekonomi 2024 menunjukkan bahwa beberapa negara yang secara geografis, iklim, etnis, sejarah, budaya, makanan, dan bahkan seni musik yang sama tetapi memiliki tingkat kesejahteraan berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem politik, ekonomi dan hukum antar negara.

Sebagai contoh, Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) yang memiliki kesamaan geografis, iklim, etnis, bahasa, makanan dan musik. Namun, keduanya memiliki tingkat kesejahteraan berbeda. 

Dimana, Korsel termasuk dalam kategori negara maju dan Korut termasuk dalam kategori negara miskin. Kesenjangan kesejahteraan antara Korsel dengan Korut disebabkan oleh perbedaan institusi, dimana institusi Korsel bersifat inklusif dan sebaliknya, institusi Korut bersifat ekstraktif, hanya menguntungkan sekelompok kecil elit.

Hal ini sejalan dengan Eric Werker, Associate Professor dari Harvard Business School (2012) yang menyatakan bahwa dalam 50 tahun terakhir, sejak tahun 1960 – 2010, terdapat 33 negara yang mengalami pertumbuhan lebih besar 10 persen. Namun, tidak semua dari negara tersebut yang akhirnya mampu bertransformasi menjadi negara maju. 

Hanya China, Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang perekonomiannya sukses bertransformasi menjadi developed countries. Sementara Lebanon dan Suriah stagnan sebagai negara berpendapatan menengah dan bahkan menjadi negara miskin. 

Pengalaman kedua kelompok negara di atas menunjukkan bahwa developed countries (kelompok negara maju) memiliki institusi yang inklusif dan negara yang terjebak sebagai negara miskin memiliki institusi yang ekstraktif.

Institusi ekstraktif ditunjukkan oleh lemahnya rule of law. Hal ini tercermin pada Corruption Perception Index (CPI) yang buruk. Dimana, dari 33 negara yang tumbuh lebih dari 10 persen dalam 50 tahun terakhir hanya Jepang, Singapura dan Hong Kong yang memiliki peringkat CPI terbaik. Sementara lainnya memiliki peringkat CPI yang buruk. 

Sistem ekonomi yang ekstraktif juga berdampak pada gini ratio yang tinggi, mencerminkan tingginya ketimpangan antar pendapatan per kapita. Dimana negara-negara, seperti Angola, Bosnia dan Herzegofina, Brazil, Kongo, dan Rawanda memiliki indeks gini sekitar 0,50 yang mencerminkan ketimpangan yang tinggi.

Demikian juga Indonesia, masalah utama pembangunan belum bergeser dari masalah ketimpangan, dimana pada tahun 1990, terdapat sekitar 20 persen penduduk terkaya Indonesia (kuintil 5) menguasai 39 persen total pengeluaran seluruh penduduk.