Penjarahan, Ketimpangan Ekonomi, dan Prabowonomics

Pada tahun 2010, naik menjadi 44 persen atau sebesar 44 persen total pengeluaran berasal dari 20 persen orang terkaya di Indonesia (Kemenkeu, 2018). 

Tidak hanya itu, terdapat jurang ketimpangan yang semakin lebar antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya Jawa dengan luar Jawa. 

Kontribusi KBI yang terdiri dari Sumatera dan Jawa dalam perekonomian nasional tercermin pada persentase terhadap Gross Domestic Product (GDP) harga berlaku mencapai sekitar 79,14 persen tahun 2024. Sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sekitar 80,52 persen. 

Sementara, daerah-daerah di KTI yang meliputi dua per tiga wilayah Indonesia hanya berkontribusi sekitar 20,85 persen tahun 2024. Angka ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,46 persen.

Distribusi kue ekonomi nasional antar pulau didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sekitar 57,02 persen tahun 2016. Hanya sedikit mengalami penurunan dibandingkan kontribusinya terhadap GDP harga berlaku tahun 2016 sebesar 58,49 persen.

Kontribusi Pulau Sumatera juga relatif besar, yaitu sekitar 22,03 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 22,12 persen tahun 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi Pulau Kalimantan yang merupakan daerah perkebunan dan pertambangan yang hanya sekitar 7,88 persen tahun 2016 dan 8,24 persen tahun 2024. 

Kontribusi Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara relatif kecil. Dimana, Pulau Sulawesi berkontribusi hanya sekitar 6,04 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 7,12 persen tahun 2024.

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara menyumbang terhadap perekonomian nasional sebesar 3,12 persen tahun 2016 dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi hanya sebesar 2,81 persen.

Demikian juga, Papua dan kepulauan Maluku yang berkontribusi sangat kecil terhadap GDP nasional, yaitu hanya 2,42 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 2,69 persen tahun 2024. Padahal, kedua kawasan ini memiliki wilayah geografis sangat luas dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Demikian juga gini ratio nasional yang tinggi berpotensi memicu keresahan sosial. Dimana, gini ratio tertinggi terdapat di Pulau Jawa, yaitu Jakarta yang pada tahun 2002 memiliki gini ratio 0,380 meningkat menjadi 0,441 semester satu tahun 2025.

Ketimpangan antar pendapatan per kapita di Jakarta pada awal 2000-an masuk kategori rendah, setelah 25 tahun reformasi masuk dalam kategori sedang. 
Hal yang sama terjadi di Jawa Barat (Jabar) mengalami peningkatan gini ratio, yaitu dari 0,301 tahun 2002 meningkat menjadi 0,416 semester satu tahun 2025. 
Ketimpangan pendapatan di Jabar juga semakin meningkat dari kategori rendah, lebih kecil 0,4 menjadi kategori tinggi lebih besar dari 0,40.

Kecenderungan yang sama terjadi di Jawa Timur (Jatim), gini ratio mengalami peningkatan dari 0,322 tahun 2002 meningkat menjadi 0,369 semester satu tahun 2025.

Ketimpangan pendapatan per kapita di Jatim, meskipun tetap termasuk dalam kategori rendah tetapi mengalami peningkatan, mendekati kategori sedang. 

Sementara beberapa daerah di luar Jawa yang memiliki gini ratio paling rendah pada semester pertama tahun 2025 adalah Bangka Belitung (Babel) sebesar 0,222, Kaltara 0,261 dan Aceh sekitar 0,282.

Tiga daerah di atas merupakan daerah dengan intensitas pembangunan relatif rendah tetapi memiliki ketimpangan per kapita sangat rendah.