Profil Jenderal Polisi
Cucu Pahlawan Nasional, Inilah Sosok Brigjen Alfred Papare Kapolda Pertama Papua Tengah
Alumni Akpol 1995 tersebut menjadi kapolda pertama di provinsi yang baru pisah dari Provinsi Papua.
18-05-1997: Kasat IPP Polres Soppeng Polda Sulsel
05-08-2003: Pamen Polwiltabes Makassar Polda Sulsel
09-05-2006: Kabag Ops Polres Mimika Polda Papua
09-05-2006: Wakapolres Mimika Polda Papua
01-08-2007: Kapolres Pegunungan Bintang Polda Papua
16-02-2009: Kapolres Raja Ampat Polda Papua
08-10-2010: Pamen Polda Papua
18-10-2010: Kapolres Mappi Polda Papua
19-10-2011: Kapolres Jayapura Kota Polda Papua
29-01-2015: Wadirintelkam Polda Papua
21-02-2017: Kabidkum Polda Papua
25-08-2017: Kabidpropam Polda Metro Jaya
14-10-2018: Analis Kebijakan Madya bidang Provos Divpropam Polri
03-02-2020: Dirintelkam Polda Papua
01-09-2020: Irwasda Polda Papua
14-03-2023: Wakapolda Papua Barat
12-11-2024: Kapolda Papua Tengah.
Sekilas tentang Polda Papua Tengah
Pembentukan Polda baru tersebut tertuang Keputusan Kapolri Nomor: Kep/677/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pembentukan Kepolisian Daerah Papua Tengah.
Polda Papua Tengah tergolong tipe B, yang dipimpin Kapolda berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.
Wilayah hukum Polda Papua Tengah dulunya masih bergabung dalam wilayah hukum Polda Papua dan akhirnya dimekarkan menjadi Polda baru pada tanggal 11 November 2024.
Markas besar sementara Polda Papua Tengah terletak di Jalan Pepera, Kabupaten Nabire.
Polda Papua Tengah menaungi 8 wilayah hukum.
8 wilayah hukum tersebut mencakup 8 Polres, yakni Polres Deiyai, Polres Dogiyai, Polres Intan Jaya, Polres Mimika, Polres Nabire, Polres Paniai, Polres Puncak dan Polres Puncak Jaya.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com
| 2 Kelompok Warga Bentrok di Campalagian Polman Diduga Masalah Gadai Sepeda Motor |
|
|---|
| RS Bhayangkara Mamuju Terendam Banjir Rob Pasien Ruang IGD Dipindah ke Ruang Perawatan |
|
|---|
| BREAKING NEWS: RS Bhayangkara Mamuju Diterjang Banjir Rob Ruang IGD Ikut Terendam |
|
|---|
| SDK Kejar Keadilan Buru Dana Lingkungan BPDLH, Sulbar Wajib Dapat Kompensasi Setara Kaltim |
|
|---|
| DPRD dan Pemkab Sumatera Barat ke Sulbar Belajar Cara Tarik Potensi Pajak Air Permukaan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Kapolda-Papua-Tengah-Brigjen-Pol-Alfred-Papare-diunggah-TribunPapuacom.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.