Utang Kereta Cepat

Segini Utang Kereta Cepat dari Gagasan Jokowi, Menkeu Purbaya Tolak Keras Dibayar Lewat APBN

Proyek strategis nasional yang didanai utang pemerintah kepada China tersebut kini dinilai menjadi beban keuangan negara.

Editor: Nurhadi Hasbi
Pramono Anung
KERETA CEPAT - Saat Jokowi dan Prabowo bersama menaiki kereta MRT dari Stasiun Lebak Bulus, Sabtu (12/7/2019). Pertemuan ini bersejarah karena menandakan rekonsiliasi di antara dua kubu yang selama ini membuat masyarakat terbelah sepanjang pemilihan presiden. 

TRIBUN-SULBAR.COM – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang digagas saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini kembali menjadi sorotan publik.

Proyek strategis nasional yang didanai utang pemerintah kepada China tersebut kini dinilai menjadi beban keuangan negara.

Sejak awal, proyek ini menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak.

Meski demikian, proyek tetap dilanjutkan karena dipaksakan oleh Jokowi.

Akibatnya, kini menimbulkan tanggungan utang yang signifikan.

Sorotan publik makin tajam setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Kereta Cepat tersebut.

Penolakan tersebut merupakan respons atas usulan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menyarankan agar pemerintah ikut menanggung pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurut Purbaya, PT Danantara selaku pengelola proyek telah memiliki manajemen dan pendapatan dividen yang besar setiap tahunnya.

"KCIC berada di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri," ujar Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Ia menyebut Danantara menerima dividen sekitar Rp80 triliun per tahun, sehingga dinilai cukup untuk menutupi beban utang KCIC tanpa harus mengandalkan APBN.

"Jangan semuanya dibebankan ke pemerintah lagi. Kalau seperti ini, semua dibebankan ke negara, termasuk dividen mereka. Padahal ini seharusnya dipisah antara swasta dan pemerintah," tegasnya.

Pemerintah Cari Skema Pembayaran

Polemik utang Whoosh turut ditanggapi pihak Istana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah saat ini tengah mencari skema untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek KCIC.

"Beberapa waktu lalu sudah dibahas agar beban keuangan ini bisa dicarikan jalan keluar," ujarnya di depan kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu (12/10/2025) malam.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved