BPKPD Sulbar dan TAPD Matangkan Strategi Efisiensi Hingga Bahas APBD 2026

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat koordinasi penting dalam rangka mematangkan strategi pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel, Selasa (21/10/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Sulbar, Selasa (21/10), dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang juga merupakan Ketua TAPD Sulbar. 

Sejak dilantik sebagai Pelaksana Harian Sekda pada awal pekan ini, rapat tersebut menjadi rapat perdana TAPD di bawah kepemimpinannya.

Kepala BPKPD Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menegaskan pentingnya peran TAPD dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Baca juga: Oknum Kepsek PAUD Cabuli 4 Muridnya di Polman Dijebloskan ke Penjara

Baca juga: Bapperida Sulbar Dorong Pengelolaan SDA Berkelanjutan Lewat Skema Perdagangan Karbon

"Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pengelola keuangan dan pendapatan daerah. Efisiensi dan ketepatan arah kebijakan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas APBD dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Rapat TAPD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan BPKPD Sulbar, di antaranya Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setdaprov Sulbar, Murdanil, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri, serta para pejabat eselon IV yang tergabung dalam tim TAPD Sulbar.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar.

Dengan rapat TAPD ini, diharapkan arah kebijakan fiskal dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025–2026.

Dalam rapat tersebut, TAPD membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan fiskal daerah, antara lain:

1. Efisiensi Anggaran, sebagai langkah awal menata kembali prioritas belanja agar lebih efektif dan berdampak langsung pada pelayanan publik;

2. Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026, guna memastikan arah kebijakan fiskal sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah;

3. Persiapan rapat penjelasan dengan DPRD Provinsi Sulbar terkait Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pembatasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025;

4. Rapat persiapan agenda koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, serta pembahasan penting lainnya terkait pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. (*)