Dana Transfer Terpangkas Rp180 Miliar, DAK Kesehatan Mamuju Tersisa Rp 9 Miliar, Pendidikan Nol

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dipastikan menghadapi tantangan fiskal serius pada tahun anggaran 2026.

Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan, mencapai Rp180 miliar.

Pemangkasan terbesar terjadi pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK), yang selama ini menjadi sumber pendanaan utama berbagai program pembangunan daerah.

Baca juga: Dana Transfer Pusat ke Mamuju Terpangkas Rp180 Miliar, Program Strategis Terancam Mandek

Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Roni, menyebutkan, salah satu sektor paling terdampak adalah kesehatan.

"DAK kesehatan yang sebelumnya sebesar Rp53 miliar, kini hanya tersisa Rp9 miliar," ujar Roni, saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Senin (6/10/2025).

Bahkan DAK pendidikan fisik juga tidak ada lagi.

"Yang tersisa hanya dana non-fisik seperti BOS dan operasional PAUD,” ucapnya.

Roni menjelaskan, pemotongan juga terjadi pada DAK infrastruktur, termasuk jalan dan irigasi.

Tidak ada lagi anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut dalam pagu DAK 2026.

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada keberlangsungan sejumlah program strategis daerah yang selama ini mengandalkan dana pusat.

“Banyak program fisik yang tidak bisa lagi dilanjutkan. Sekarang kami masih menunggu arahan pimpinan untuk strategi penyesuaian belanja,” kata Roni.

Hingga saat ini, Pemkab Mamuju belum melakukan simulasi pengurangan belanja daerah.

Tim teknis masih membahas rencana penyesuaian sembari menanti keputusan final dari kepala daerah.

"Belum ada keputusan pasti belanja apa yang akan dikurangi. Namun kami berharap penyesuaian ini tidak terlalu membebani sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.(*)