Dinkes Ungkap 1.550 Nakes di Mamuju Tak Lolos PPPK Paruh Waktu, Kadis Sebut Tunggu Permintaan BKD

Berbeda dengan guru yang jumlahnya cukup banyak direkrut pemerintah.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan perawat dan bidan yang telah bertahun-tahun mengabdi di puskesmas maupun fasilitas kesehatan di Mamuju.

Seorang bidan dari Puskesmas Tampa Padang, Evi, tak kuasa menahan air matanya saat menyampaikan keluhan di hadapan wakil rakyat.

Dengan suara bergetar, ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekan seprofesi hanya ingin mendapatkan kepastian nasib setelah lama mengabdikan diri di pelosok daerah.

“Iya, kita di sini perawat dan bidan dari Puskesmas-puskesmas di Mamuju. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, karena sampai hari ini seolah-olah tenaga kesehatan dianaktirikan dibanding guru,” kata Evi.

Pantauan di lokasi, suasana haru tak terhindarkan.

Beberapa tenaga kesehatan bahkan menitikkan air mata ketika mengungkapkan kekecewaan mereka.

Mereka menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap kontribusi nakes yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Mereka berharap DPRD Mamuju dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan persoalan ini ke pemerintah daerah, bahkan hingga tingkat pusat.

“Bukan kami tidak ikhlas melayani masyarakat, tapi kami juga punya keluarga, punya tanggung jawab, dan butuh kepastian status kerja. Kami ingin diperlakukan sama seperti profesi lain,” ujar seorang perawat yang ikut hadir.

Para nakes menegaskan aksi mereka bukanlah bentuk penolakan terhadap keberadaan PPPK guru, melainkan seruan agar pemerintah berlaku adil.

Menurut mereka, kebutuhan tenaga kesehatan di Mamuju masih tinggi, terutama di puskesmas daerah terpencil yang minim fasilitas. (*)