Soal Proyek Jalan Rp18 Miliar di Tapalang, Ketua DPRD Sulbar Akan Panggil PUPR untuk RDP

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri Aras bersama Wakil Ketua II Munandar Wijaya menemui massa aksi Aliansi Tapalang Barat Menggugat di depan gedung DPRD, Senin (1/9/2025). 

Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari Dinas PUPR.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PUPR menjelaskan pembangunan jalan membutuhkan biaya besar dan bervariasi sesuai kondisi lapangan. 

Baca juga: Ini 10 Tuntutan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Mamasa

Baca juga: Demo Mahasiswa di Gedung DPRD Polman Berhasil, Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Dibatalkan

Proyek jalan di Tapalang diklaim sudah ideal.

Dengan dua lapis perkerasan, dua lapis aspal, bahu jalan beton selebar satu meter di kedua sisi.

Sehingga total lebar jalan mencapai tujuh meter, serta dilengkapi drainase.

Menurut PUPR, pekerjaan tersebut sudah sesuai standar perencanaan dan melalui survei harga pasar. 

“Sejak tahun 2017, standar pekerjaan jalan per kilometer sudah Rp4,5 miliar,” jelasnya. 

Kenaikan harga material, termasuk aspal impor, serta biaya mobilisasi ke lokasi yang jauh juga disebut memengaruhi nilai proyek.

Namun, Koordinator Lapangan aksi, Irman, menilai penjelasan itu tidak memuaskan. 

“Kami sudah mengkaji baik dari harga aspal maupun kualitasnya. Jangan bodohi rakyat,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Amalia Fitri Aras mengatakan akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas masalah ini secara mendalam. 

“Semua pihak terkait akan kami panggil, Kami minta setiap pihak membawa data lengkap agar persoalan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Setelah mendapat kepastian dari pimpinan DPRD, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus