Sekwan Sebut Pimpinan DPRD Sulbar Akan Temui Massa Unjuk Rasa Hari Ini

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Dewan DPRD Sulbar, Arianto mengatakan seluruh pimpinan DPRD Sulbar dijadwalkan akan menemui massa yang akan menggelar aksi unjuk rasa siang ini, Minggu (31/8/2025).

“Insya Allah semua pimpinan siap hadir. Kita lihat sebentar siapa yang bisa turun,” ujarnya.

Pantauan Tribun-Sulbar, sebelum mass datang pukul 14:00 WITA siang ini, terlihat petugas cleaning service (CS) dan staf DPRD diterjunkan untuk mengangkut batu-batu yang berada di sekitar area gedung, Minggu (31/8/2025) pagi.

Batu berukuran kecil hingga sebesar kepalan tangan itu dikumpulkan dan dipindahkan jauh dari lokasi, menggunakan motor tiga roda. 

Baca juga: Antisipasi Dini Staf DPRD Sulbar Pindahkan Batu Kecil Sekitar Gedung Sebelum Massa Datang

Baca juga: Hari ini 4 Titik di Mamuju Lokasi Unjuk Rasa Kapolresta Sebut Personel Akan Pendekatan Persuasif

Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, agar batu-batu itu tidak dipakai untuk melempari gedung DPRD, jika aksi massa nanti menjadi ricuh.

“Iya, itu kita amankan barang-barang yang dapat memicu provokasi. Kita minimalisir semua,” ujar Arianto.

Massa dari berbagai elemen bakal memenuhi halaman DPRD Sulbar, Jl H Abdul Malik Pettana Endeng, Mamuju, Minggu, siang.

Aliansi yang terdiri dari kelompok Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Mamuju, komunitas ojek online (ojol), hingga masyarakat sipil, mengusung seruan besar bertajuk Reformasi Jilid II.

Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto Alberth, menegaskan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap DPR dan pemerintah.

“Pukul 14.00 Wita kami bergerak. Tuntutan kami jelas: reformasi DPR, tolak kenaikan pajak, adili pelaku pelindasan driver ojol oleh oknum Brimob, bebaskan tahanan aksi, sahkan UU perampasan aset, hingga copot Kapolri,” ujar Sugiarto.

Menurutnya, DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan dan lebih sering menjadi stempel kebijakan pemerintah.

“Tidak ada regulasi yang berpihak kepada masyarakat kecil. DPR hanya jadi perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.

Selain DPR, aksi ini juga menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi.

“Kebijakan yang tidak konsisten membuat rakyat semakin terhimpit. Dampaknya jelas terasa di sektor ekonomi, dan itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Sugiarto.

Meski menyuarakan tuntutan keras, ia memastikan aksi akan digelar secara damai.