Antisipasi Dini Staf DPRD Sulbar Pindahkan Batu Kecil Sekitar Gedung Sebelum Massa Datang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak empat titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat akan menjadi lokasi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat, Minggu (31/8/2025).

Simpang 4 Ahmad Kirang.

Kemudian DPRD Sulbar.

Kantor Polresta Mamuju dan DPRD Mamuju.

Pantauan Tribun-Sulbar, sebelum massa datang pukul 14:00 WITA siang ini, terlihat petugas cleaning service (CS) dan staf DPRD diterjunkan untuk mengangkut batu-batu yang berada di sekitar area gedung, Minggu (31/8/2025) pagi.

Baca juga: Hari ini 4 Titik di Mamuju Lokasi Unjuk Rasa Kapolresta Sebut Personel Akan Pendekatan Persuasif

Baca juga: Gedung DPRD Sulbar Akan Jadi Titik Aksi Unjuk Rasa Reformasi Jilid II, Massa Gerak Pukul 14:00 WITA

Batu berukuran kecil hingga sebesar kepalan tangan itu dikumpulkan dan dipindahkan jauh dari lokasi, menggunakan motor tiga roda. 

Langkah ini dilakukan sebagai antisipasihal-hal tidak diinginkan, agar batu-batu itu tidak dipakai untuk melempari gedung DPRD, jika aksi massa nanti menjadi ricuh.

“Iya, itu kita amankan barang-barang yang dapat memicu provokasi. Kita minimalisir semua,” ujar Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, Minggu (31/8/2025).

Arianto menambahkan, seluruh pimpinan DPRD Sulbar dijadwalkan siap menemui massa.

“Insya Allah semua pimpinan siap hadir. Kita lihat sebentar siapa yang bisa turun, karena ini persiapan tanggal 1 Juni (aksi),” ujarnya.

Massa dari berbagai elemen bakal memenuhi halaman DPRD Sulbar, Jl H Abdul Malik Pettana Endeng, Mamuju, Minggu, siang.

Aliansi yang terdiri dari kelompok Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Mamuju, komunitas ojek online (ojol), hingga masyarakat sipil, mengusung seruan besar bertajuk Reformasi Jilid II.

Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto Alberth, menegaskan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap DPR dan pemerintah.

“Pukul 14.00 Wita kami bergerak. Tuntutan kami jelas: reformasi DPR, tolak kenaikan pajak, adili pelaku pelindasan driver ojol oleh oknum Brimob, bebaskan tahanan aksi, sahkan UU perampasan aset, hingga copot Kapolri,” ujar Sugiarto.

Menurutnya, DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan dan lebih sering menjadi stempel kebijakan pemerintah.