Demo Mahasiswa Mamuju
Antisipasi Dini Staf DPRD Sulbar Pindahkan Batu Kecil Sekitar Gedung Sebelum Massa Datang
Batu berukuran kecil hingga sebesar kepalan tangan itu dikumpulkan dan dipindahkan jauh dari lokasi, menggunakan motor tiga roda.
Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan
“Tidak ada regulasi yang berpihak kepada masyarakat kecil. DPR hanya jadi perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.
Selain DPR, aksi ini juga menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi.
“Kebijakan yang tidak konsisten membuat rakyat semakin terhimpit. Dampaknya jelas terasa di sektor ekonomi, dan itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Sugiarto.
Meski menyuarakan tuntutan keras, ia memastikan aksi akan digelar secara damai.
“Aspirasi harus tersampaikan, tapi tidak dengan cara merusak,” ujarnya.
Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutriono memimpin langsung apel pengecekan pasukan dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa (unras) yang digelar di beberapa titik dalam wilayah Kota Mamuju. Minggu (31/8/2025).
Apel pengecekan yang berlangsung di halaman Mapolresta Mamuju tersebut diikuti oleh ratusan personel gabungan Kodim 1418 mamuju dan Polresta Mamuju
Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kesiapan personel dalam memberikan rasa aman dan tertib selama jalannya aksi unjuk rasa.
Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutriono dalam arahannya menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan mengedepankan sikap persuasif.
“Kehadiran kita di lapangan bukan untuk menghadang, tetapi memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” ujar Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutriono.
Aksi unjuk rasa kali ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat terkait isu nasional penolakan kenaikan gaji anggota DPR.
Beberapa titik yang menjadi lokasi konsentrasi massa di Kota Mamuju antara lain Simpang 4 Ahmad Kirang.
Kemudian DPRD Propinsi Sulbar.
Kantor Polresta Mamuju dan DPRD Mamuju.
Kapolresta juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan para koordinator lapangan dan masyarakat.
“Jaga netralitas, kendalikan emosi, dan tetap laksanakan tugas sesuai SOP,” tegasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.