Antisipasi Dini Staf DPRD Sulbar Pindahkan Batu Kecil Sekitar Gedung Sebelum Massa Datang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak empat titik di Kota Mamuju, Sulawesi Barat akan menjadi lokasi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat, Minggu (31/8/2025).

Simpang 4 Ahmad Kirang.

Kemudian DPRD Sulbar.

Kantor Polresta Mamuju dan DPRD Mamuju.

Pantauan Tribun-Sulbar, sebelum massa datang pukul 14:00 WITA siang ini, terlihat petugas cleaning service (CS) dan staf DPRD diterjunkan untuk mengangkut batu-batu yang berada di sekitar area gedung, Minggu (31/8/2025) pagi.

Baca juga: Hari ini 4 Titik di Mamuju Lokasi Unjuk Rasa Kapolresta Sebut Personel Akan Pendekatan Persuasif

Baca juga: Gedung DPRD Sulbar Akan Jadi Titik Aksi Unjuk Rasa Reformasi Jilid II, Massa Gerak Pukul 14:00 WITA

Batu berukuran kecil hingga sebesar kepalan tangan itu dikumpulkan dan dipindahkan jauh dari lokasi, menggunakan motor tiga roda. 

Langkah ini dilakukan sebagai antisipasihal-hal tidak diinginkan, agar batu-batu itu tidak dipakai untuk melempari gedung DPRD, jika aksi massa nanti menjadi ricuh.

“Iya, itu kita amankan barang-barang yang dapat memicu provokasi. Kita minimalisir semua,” ujar Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, Minggu (31/8/2025).

Arianto menambahkan, seluruh pimpinan DPRD Sulbar dijadwalkan siap menemui massa.

“Insya Allah semua pimpinan siap hadir. Kita lihat sebentar siapa yang bisa turun, karena ini persiapan tanggal 1 Juni (aksi),” ujarnya.

Massa dari berbagai elemen bakal memenuhi halaman DPRD Sulbar, Jl H Abdul Malik Pettana Endeng, Mamuju, Minggu, siang.

Aliansi yang terdiri dari kelompok Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Mamuju, komunitas ojek online (ojol), hingga masyarakat sipil, mengusung seruan besar bertajuk Reformasi Jilid II.

Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto Alberth, menegaskan aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap DPR dan pemerintah.

“Pukul 14.00 Wita kami bergerak. Tuntutan kami jelas: reformasi DPR, tolak kenaikan pajak, adili pelaku pelindasan driver ojol oleh oknum Brimob, bebaskan tahanan aksi, sahkan UU perampasan aset, hingga copot Kapolri,” ujar Sugiarto.

Menurutnya, DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan dan lebih sering menjadi stempel kebijakan pemerintah.

“Tidak ada regulasi yang berpihak kepada masyarakat kecil. DPR hanya jadi perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.

Selain DPR, aksi ini juga menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap gagal menjaga stabilitas ekonomi.

“Kebijakan yang tidak konsisten membuat rakyat semakin terhimpit. Dampaknya jelas terasa di sektor ekonomi, dan itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Sugiarto.

Meski menyuarakan tuntutan keras, ia memastikan aksi akan digelar secara damai. 

“Aspirasi harus tersampaikan, tapi tidak dengan cara merusak,” ujarnya.

Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutriono memimpin langsung apel pengecekan pasukan dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa (unras) yang digelar di beberapa titik dalam wilayah Kota Mamuju. Minggu (31/8/2025).

Apel pengecekan yang berlangsung di halaman Mapolresta Mamuju tersebut diikuti oleh ratusan personel gabungan Kodim 1418 mamuju dan Polresta Mamuju

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kesiapan personel dalam memberikan rasa aman dan tertib selama jalannya aksi unjuk rasa.

Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutriono dalam arahannya menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan mengedepankan sikap persuasif. 

“Kehadiran kita di lapangan bukan untuk menghadang, tetapi memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” ujar Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ardi Sutriono.

Aksi unjuk rasa kali ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat terkait isu nasional penolakan kenaikan gaji anggota DPR. 

Beberapa titik yang menjadi lokasi konsentrasi massa di Kota Mamuju antara lain Simpang 4 Ahmad Kirang.

Kemudian DPRD Propinsi Sulbar.

Kantor Polresta Mamuju dan DPRD Mamuju.

Kapolresta juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu mengedepankan komunikasi yang baik dengan para koordinator lapangan dan masyarakat.

“Jaga netralitas, kendalikan emosi, dan tetap laksanakan tugas sesuai SOP,” tegasnya. (*)