TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin akhirnya menyampaikan program prioritasnya ke media.

Setidaknya, ada delapan program atau kebijakan yang menjadi fokus dalam kepimpinannya di Sulbar.

Hal itu disampaikan saat ditemui wartawan usai pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulbar di Grand Hotel Maleo Mamuju, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Rabu (22/5/2025).

"Kalau teman-teman tanya ini, pak gubernur sudah lima hari di sini (Sulbar) mau ngapain sih? Saya belum sempat ngomong ya karena saya dilantik Jumat datang ke sini Minggu," ujarnya.

Pertama, program prioritas itu adalah menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Karena ini agenda nasional dan penjabat gubernur, bupati walikota seluruh Indonesia itu diadakan dan diangkat itu untuk ngurus Pilkada ini, maka harus dipastikan persiapan. Tahapan sudah berlangsung, sekarang kan sudah rekrutmen PPK," sambungnya.

Untuk itu, ia telah telah bersilaturahmi dengan tokoh politik termasuk pemerintah kabupaten.

"Dan penyelenggara Pemilu memastikan tahapan ini sudah siap, uangnya termasuk uangnya ya gitu. Pastikan uangnya sudah ada. Juga yang mau Pilkada gimana kalau nggak ada uangnya nanti saya cek.Dan harus ini dilakukan, tidak boleh ditunda," tegas Bahtiar.

Kedua, penagangan gizi buruk, stunting, dan kemiskinan ekstrem.

"Stunting dan kemiskinan ekstrem ini satu rangkaian. Saya kira itu semua adalah masalah nasional. Terkait hal itu bahkan saya sudah dapat data awal dari pak sekda. Kelihatannya penanganannya lebih baik di sini, cukup baik untuk penanganan stunting sudah hampir nol," ungkapnya.

Menurutnya, penanganan stunting di Sulbar cukup baik. Namun, masih harus ditingkatkan.

Hal itu untuk mengejar target pemerintah pusat yaitu stunting harus 14 persen.

Ketiga, lanjut Bahtiar, program prioritasnya yaitu pengendalian inflasi.

"Kenapa sih inflasi harus ditangani gitu? Karena inflasi ini kaitan dengan 21 bahan pokok yang harus ada di masyarakat mulai dari berasnya, ikannya gulanya minyak gorengnya telurnya. Ini 21 barang pokok masalahnya tidak ada satu Kabupaten di sulbar atau kota provinsi mampu menyediakan 21 itu secara lengkap.

"Karena memang alamnya beda, mungkin kita ada ikan di Kabupaten tertentu, tidak ada telur, ada telur, tidak ada daging. Jadi ini memang dibutuhkan leadership," lanjutnya.