Efisiensi ala Prabowo

Oleh: Muhammad Aras Prabowo
(Ekonom UNUSIA)

Kata “efisiensi” selalu terdengar manis di telinga. Ia sering dipakai pemerintah untuk menunjukkan kesungguhan menghemat anggaran, mengurangi pemborosan, dan menata ulang kebijakan fiskal.

Namun di balik jargon itu, muncul ironi: efisiensi yang digadang-gadang ternyata tidak benar-benar menyentuh inti persoalan rakyat.

Ia justru menjelma menjadi tameng bagi elite untuk memperkuat kedudukannya, sementara rakyat kecil yang seharusnya menjadi prioritas kian tersisih.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah cermin paling nyata.

Setiap tahun, pemerintah bicara soal ketatnya ruang fiskal, tentang betapa efisiensi perlu dilakukan agar pembangunan tetap berlanjut.

Namun ketika rakyat menengok isi kebijakan, yang tampak justru keberpihakan pada kelompok elit.

Anggaran efisiensi digunakan untuk menjustifikasi berbagai kebijakan yang menguntungkan segelintir pejabat, bukan rakyat luas.

Lihat saja kebijakan kenaikan gaji hakim yang mencapai hampir 280 persen.

Publik tentu berharap kenaikan itu bisa memperkuat integritas lembaga peradilan, agar hakim tak lagi tergoda suap.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan, banyak hakim justru terjerat kasus korupsi. Gaji yang besar tidak serta-merta membuat sistem lebih bersih.

Tanpa reformasi menyeluruh, kenaikan gaji hanya menambah beban negara, tanpa menjamin keadilan ditegakkan.

Ironisnya, langkah besar ini ditempuh dengan alasan efisiensi, seolah menutup mata pada kebutuhan yang jauh lebih mendesak.

Fenomena serupa terjadi di legislatif. Kasus dugaan korupsi berjamaah terkait dana CSR Bank Indonesia yang menyeret sejumlah anggota DPR semakin memperburuk citra lembaga wakil rakyat.

Namun di saat kepercayaan publik runtuh, justru muncul kebijakan menaikkan tunjangan rumah bagi para legislator.