Berita Sulbar

Pertama di Indonesia, Pemprov Sulbar Akan Ukur Kompetensi Digital ASN dengan Standar Uni Eropa

Ridwan menambahkan, Dinas Kominfo ngin memastikan seluruh ASN siap hadapi transformasi digital.

Editor: Nurhadi Hasbi
HUMAS PEMPROV SULBAR
KOMPETENSI DIGITAL ASN - Plt Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar. Ia mengatakan Pemprov Sulbar akan mengukur kompetensi digital ASN sebagai implementasi visi misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) akan menjadi provinsi pertama di Indonesia mengukur kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN).

Plt Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan, pengukuran kompetensi digital ASN dan tenaga pendukung akan gunakan standar internasional DigComp dari Uni Eropa.

Ridwan, menyebut program ini bagian dari implementasi visi misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Tujuannya, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Baca juga: Gubernur Sulbar Dorong Keterbukaan Informasi, Kominfo dan KIP Disosialisasikan ke Seluruh Desa  

Baca juga: Program Penanganan Blankspot SDK–JSM, Kominfo Sulbar Lanjutkan Rakortek di Mamasa

"Kompetensi digital adalah fondasi utama wujudkan birokrasi adaptif dan efisien," kata Ridwan dikutip dari rilis yang diterima Tribun-Sulbar.com, Kamis (24/5/2025).

Ridwan menambahkan, Dinas Kominfo ngin memastikan seluruh ASN siap hadapi transformasi digital.

Ia menjelaskan, program masih tahap sosialisasi ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pengukuran dijadwalkan Agustus 2025, secara daring dan realtime," ucapnya.

Ridwan menyebut, 12.821 pegawai Pemprov Sulbar akan mengikuti asesmen ini.

Terdiri dari 5.263 PNS dan 1.728 PPPK, dan 5.830 TATT.

Ia menegaskan, asesmen wajib diikuti seluruh pegawai sesuai arahan gubernur.

Saat pelaksanaan, kata dia, sistem akan memantau aktivitas peserta secara realtime.

Asesmen dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing.

Sistem asesmen dirancang dapat mendeteksi kejanggalan, seperti jawaban tidak otentik atau dikerjakan pihak lain.

"Kalau dikerjakan orang lain atau asal menjawab, sistem akan membaca sebagai anomali," pungkasnya.

Hasil pengukuran ini akan digunakan menyusun program peningkatan kapasitas SDM digital di lingkungan Pemprov Sulbar.

"Ini bukan sekadar asesmen, tapi langkah strategis menuju birokrasi digital Sulbar berdaya saing," pungkas Ridwan.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved