Transmigrasi Terbukti Angkat Ekonomi Warga Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) di daerahnya mencapai angka 146.

Angka ini berada jauh di atas rata-rata nasional dan mencerminkan tingkat kesejahteraan petani yang cukup baik.

Peningkatan NTP tersebut banyak ditopang oleh sektor pertanian di kawasan transmigrasi.

Hal itu disampaikan Suhardi Duka saat menghadiri Rapat Koordinasi Tematik Ketransmigrasian 2025 bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, Jumat (18/7/2025).

Baca juga: SDK Paparkan Potensi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sulbar di Hadapan Menteri Iftitah Sulaiman

"Yang menggembirakan, di Sulawesi Barat NTP petani itu 146, jauh di atas NTP nasional. Jadi kalau melihat petani di Sulawesi Barat, mereka cukup sejahtera dengan NTP sebesar itu. Tapi itu ditopang oleh petani pekebun, utamanya di sektor sawit," kata Suhardi Duka.

Perkebunan sawit di Sulbar mayoritas berada di Mamuju Tengah dan Pasangkayu—dua daerah yang merupakan sentra transmigrasi.

“Pak Menteri tadi sempat mewawancarai salah satu penghuni transmigrasi yang telah bermukim di Kabupaten Mamuju Tengah. Dia sudah naik haji dan penghasilannya mencapai Rp15 juta per bulan. Saya kira ini bukti bahwa kesejahteraan petani transmigran di Sulawesi Barat cukup baik,” tutur Suhardi Duka.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa transmigrasi memiliki dampak besar terhadap peningkatan ekonomi warga.

Karena itu, ia meyakini transmigrasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan yang masih menjadi tantangan di Sulbar.

Saat ini, angka kemiskinan di Sulbar masih berada di atas 10 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Namun, sejak program transmigrasi dimulai pada 1981, partisipasi masyarakat lokal dalam program tersebut masih sangat kecil. Sebagian besar peserta berasal dari luar Sulbar.

“Pola transmigrasi yang lalu, 80 persen berasal dari Jawa, Bali, Lombok, dan Sunda. Sementara 20 persen adalah APBDT (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Transmigrasi), yang mayoritas pesertanya berasal dari Sulawesi Selatan, seperti Makassar dan Bone. Jadi, masyarakat Sulbar hanya mendapat jatah sekitar 10–20 kepala keluarga. Kesempatan kami saat itu untuk ikut transmigrasi sangat kecil,” ungkapnya.

SDK berharap pemerintah pusat memberi porsi lebih besar bagi warga lokal, khususnya masyarakat miskin, dalam program transmigrasi ke depan.

Apalagi Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa program ini tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jika masyarakat miskin di setiap kabupaten bisa ditempatkan di kawasan transmigrasi, saya kira itu bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Sulawesi Barat,” lanjutnya.