Pemprov Sulbar Rumuskan Strategi Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) tengah menyusun strategi terpadu untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.

Pembahasan ini dilakukan dalam sharing session yang digelar di ruang RPJMD, Kantor Bapperida Sulbar, Kompleks Perkantoran Gubernur, Jalan Abdul Malik Pettana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis (17/7/2025).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Tim Ahli Gubernur Sulbar, Hajrul Malik, dan dimoderatori oleh Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida, Muhammad Nur Dadjwi.

Baca juga: Bapperida Sulbar Beri Coaching Clinic OPD Agar Lebih Berinovasi, Pendampingan Hingga 15 Juli  

Data menunjukkan, dari total 190.315 jiwa penduduk yang tinggal di sepanjang garis pantai Sulbar sepanjang 677 kilometer, sekitar 65 persen nelayan masih hidup dalam kondisi miskin.

Jumlah nelayan di Sulbar tercatat sebanyak 31.131 orang, dengan 39.796 rumah tangga perikanan (RTP).

“Kondisi masyarakat pesisir kita sangat rentan. Akses pendidikan dan layanan kesehatan terbatas, infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan juga masih minim. Selain itu, ketergantungan pada musim penangkapan ikan serta lemahnya permodalan semakin memperparah kemiskinan,” ujar Hajrul Malik.

Hajrul menekankan pentingnya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Ia menyampaikan bahwa penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

“Semua OPD harus terlibat, mulai dari pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, hingga desa. Program mereka perlu disatukan dalam satu pola pemberdayaan masyarakat pesisir yang terarah dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa diskusi ini akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, sekaligus menjadi bagian dari tesis akademik yang tengah ia kerjakan mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir.

Seluruh program ini, lanjut Hajrul, merupakan bagian dari visi besar Gubernur Sulbar untuk mewujudkan pembangunan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

“Ini bukan lagi sekadar retorika, tetapi sudah menjadi dokumen perencanaan resmi. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memastikan implementasinya tepat sasaran,” tegasnya.

Kabid Perekonomian Bapperida, Muhammad Nur Dadjwi, menambahkan bahwa beberapa program konkret telah dijalankan melalui DKP.

Di antaranya adalah program BPJS Nelayan yang merupakan bagian dari visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Selain itu, bantuan berupa fasilitas pengolahan ikan (pabrikis) dan cold storage juga telah diberikan guna memastikan hasil tangkapan nelayan tidak dijual ke luar daerah.

Dengan demikian, nilai ekonomi dari sektor perikanan dapat langsung dinikmati oleh masyarakat lokal. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi