Bapperida Sulbar Bahas Rancangan Akhir RKPD-P Disesuaikan Kebijakan dan Kerangka Makro Pembangunan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Bapperida Sulawesi Barat, Darwis Damir memimpin Rapat Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD-P 2025 di ruang rapat Bapperida Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng pada Rabu (9/7/2025).

Darwis meminta Pejabat Fungsional lingkup Bapperida untuk menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD P Tahun 2025, sebagaimana hasil evaluasi Kemendagri.

"Melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagaimana surat Kementrian Dalam Negeri tentang Hasil Fasilitasi Ranpergub Perubahan RKPD Tahun 2025," ujar Darwis.

Baca juga: Modus Pegawai Bulog Polman Korupsi Kredit Fiktif Rp 28 Miliar, Pakai Nama Istri Sebagai Penerima

Baca juga: Hore ! 6.273 Kepala Keluarga di Pasangkayu Akan Terima Bantuan Beras Juli 2025

Kata dia, keterkaitan dengan Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Perubahan RKPD 2025, akan dilakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai Tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029.

Selain Penyesuaian Arah Kebijakan pembangunan daerah, penyesuaian target sasaran pembangunan daerah melalui Indikator Kerangka Makro Pembangunan.

Di antaranya pemanfaatan saldo sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024, sebagaimana hasil Audi BPK atas LKPD Tahun 2024.

Kemudian penyesuaiantTarget Pendapatan Asli Daerah (PAD)  berdasarkan laporan realisasi Anggaran semester I dan Prognosis Target Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya fokus pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan mendukung pencapaian program prioritas GUbernur dan Wakil Gubernur dengan tetap berpedoman pada Inpres No 1 Tahun 2025.

Lalu peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa, dengan pemberian BKK kepada Pemerintah Desa dan peningkatan kerjasama terkait konektivitas udara.

"Diharapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD 2025, ditetapkan segera dan menjadi dasar Penyusunan KUPA dan PPAS Tahun 2025," tutup Sekban Darwis. (*)