Pemprov Sulbar Segera Kembangkan PP Palipi untuk Jadi Motor Penggerak Ekonomi Sektor Perikanan

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemprov Sulbarmasih fokus terhadap pengembangan ketahanan pangan dan ekonomi biru (blue economy), melalui intervensi penuh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pembangunan Kawasan Sentra Industri Perikanan (Kasiwa) di Kabupaten Mamuju.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Perikanan Palipi (PP Palipi) yang memiliki peran vital dalam mendukung rantai pasok hasil laut di wilayah pesisir Sulbar.

Hingga saat ini, proses pengembangan PP Palipi masih menunggu penerbitan surat resmi dari Gubernur Sulbar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Surat ini akan menjadi dasar legal untuk percepatan pembangunan dan dukungan lintas sektor.

Baca juga: Diskominfo Sulbar Perluas Akses Internet di 30 Titik Blankspot di Pasangkayu dan Mamuju Tengah

Baca juga: 11 Desa di Mamuju & 7 Desa di Mamasa Belum Dialiri Listrik PLN Segera Dibangun Jaringan Listrik Desa

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan dukungan penuh terhadap program nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan.

Ini sejalan dengan narasi pembangunan nasional yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi biru, serta sumber kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari visi menjadikan Sulbar yang maju dan sejahtera,” ujar Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, Sabtu, 5 Juli 2025.

Kolaborasi Pusat dan Daerah Wujudkan Ekonomi Biru

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ekonomi biru menjadi arah baru dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Program ini menyentuh langsung masyarakat nelayan melalui inisiatif Penangkap Ikan Terukur (PIT) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.

“PIT adalah kunci keberlanjutan sektor perikanan kita. Bukan hanya soal menangkap ikan, tapi bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil tetap memberikan penghasilan yang layak bagi nelayan,” ungkapnya.

Namun demikian, keberhasilan program-program strategis ini sangat bergantung pada dukungan dan keberlanjutan alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah. Tanpa komitmen fiskal yang kuat, upaya mencapai swasembada pangan dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan akan sulit terwujud.

Pemprov Sulbar terus mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menjadikan wilayah pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumber daya laut.(*)