Demo Mamuju
Demo Evaluasi RSUD Mamuju di Gedung DPRD Mamuju Ricuh, Mahasiswa & Satpol PP Saling Dorong
Aksi berlangsung sejak sore ini sempat diwarnai kericuhan antara massa APMM dengan pihak keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Penulis: Andika Firdaus | Editor: Abd Rahman
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mamuju menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Senin (30/6/2025).
Mereka mendesak agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju segera dievaluasi secara menyeluruh.
Aksi berlangsung sejak sore ini sempat diwarnai kericuhan antara massa APMM dengan pihak keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Gesekan tak terhindarkan saat demonstran mencoba berorasi di dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.
Baca juga: Tinggal Sejak SD Bersama Ayah, Kronologi Remaja di Majene Jadi Korban Persetubuhan
Baca juga: Detik-Detik Kios Rosnani di Pasangkayu Terbakar, Ibu & 2 Anak Luka Serius Akibat Bensin Dekat Kompor
Namun, pihak Satpol PP memaksa APMM untuk melanjutkan orasi di luar gedung DPRD, yang kemudian memicu ketegangan.
Koordinator Lapangan Alim Bahri menegaskan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kondisi pelayanan RSUD Mamuju yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
"Ada pasien sudah empat hari tidak mendapatkan pelayanan, kemudian ada kendaraan keluarga pasien yang hilang di RS, ini harus dievaluasi,"ujar Alim Bahri saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Mamuju.
Lebih lanjut, Alim juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan pihak keamanan Satpol PP dianggap menghalangi upaya mereka dalam menyampaikan aspirasi.
"Kami sebagai mahasiswa ini betul-betul memperjuangkan hak-hak dan suara rakyat, harusnya mereka memfasilitasi,"terangnya.
Para demonstran menuntut DPRD Kabupaten Mamuju untuk segera memanggil pihak manajemen RSUD dan dinas kesehatan

terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.
Mereka juga mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.
"Kami berharap tuntutan kami tersampaikan dan pelayanan di RSUD dapat diperbaiki,"ucapnya.
Setelah sempat ricuh, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan mereka.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini dan bahkan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan kami tidak didengarkan,"tegasnya.
Diberitakan Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju.
Rapat di kantor DPRD Kabupaten Mamuju menyorot pelayanan kesehatan RSUD Mamuju.
Salah satu poin krusial mencuat adalah laporan seorang pasien disebut-sebut tidak mendapatkan penanganan dari dokter selama empat hari.
Ketua Komisi lll Yuslifar Yunus mengatakan krusial ditindaklanjuti karena ini menyangkut pelayanan di RS apalagi dokter spesialis.
"Makanya dalam rapat saya sampaikan untuk segera disampaikan ke bupati untuk ditindaklanjuti terkait kekurangan tenaga dokter spesialis,"ujar Yuslifar saat diwawancarai di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju.
Yuslifar menyebut RSUD Mamuju kewalahan menangani pasien saat ini.
"Makanya ke depan kita dari komisi lll mengawal persoalan ini,"ungkapnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Mamuju dr Hj Sitti Sulfiah Suhardi mengakui adanya miskomunikasi terkait pasien yang tidak tertangani.
"Meskipun dokter berhalangan, pelayanan terhadap pasien tetap berjalan melalui instruksi dokter kepada perawat,"ucapnya.
Sulfiah juga mengakui keterbatasan jumlah dokter spesialis.
Beberapa dokter harus membagi konsentrasi karena adanya kegiatan lain kata Sulfiah.
"Meskipun ada empat pemenuhan dokter dengan masing-masing dua dokter, jumlah tersebut masih belum mencukupi,"ungkapnya.
Ia berharap, DPRD membantu dalam rapat pembahasan anggaran terutama di perubahan.
"Karena memang untuk memberikan pelayanan yang baik tidak terlepas dengan anggaran-anggaran yang ada,"terangnya.
Sulfiah juga meminta pemenuhan kebutuhan obat di RS selain sarana dan prasarana.
"Jadi kami juga berharap DPRD menjembatani agar pemerintah bisa membantu dari segi anggaran walaupun memang sistem RS itu sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) jadi apa yang kita dapatkan itu yang kita gunakan,"ungkapnya. (*)
Laporan Wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.