Terseret Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun, Nadiem Makarim Dicegah ke Luar Negeri

TRIBUN-SULBAR.COM – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dicegah bepergian ke luar negeri.

Pencegahan ini dilakukan menyusul dugaan kasus korupsi dalam pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Nilai anggaran yang diduga dikorupsi mencapai Rp9,9 triliun.

Baca juga: Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Wakil Rektor Unsulbar: Pembatalan Kenaikan Bukan Dihapus

Kasus ini menyeret nama Nadiem setelah proyek pengadaan 1,1 juta unit laptop chromebook untuk sekolah-sekolah disorot oleh penegak hukum.

Terkait hal tersebut, Nadiem sempat memberikan penjelasan dalam konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Laptop untuk Mitigasi Krisis Pendidikan Akibat Pandemi

Nadiem menjelaskan, pengadaan laptop merupakan bagian dari strategi mitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pendidikan.

Menurutnya, pada 2020, pemerintah harus bertindak cepat untuk mencegah hilangnya proses belajar mengajar (learning loss) akibat pembatasan kegiatan tatap muka.

“Program pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk laptop, dilakukan untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan meski dari jarak jauh,” jelas Nadiem.

Ia menambahkan, chromebook dipilih karena harganya 10–30 persen lebih murah dari laptop lain dengan spesifikasi setara.

Selain itu, Chrome OS tidak memerlukan biaya lisensi tambahan dan memiliki fitur kontrol konten yang berguna untuk menjaga siswa dari akses pornografi, judi online, dan game.

Kemendikbud Tak Tentukan Harga atau Vendor

Nadiem menegaskan, Kemendikbudristek tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga maupun memilih vendor.

Semua proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Vendor bebas memasukkan produknya, kementerian hanya menyeleksi dan menawar lewat platform resmi. Tidak ada penunjukan langsung maupun sistem tender konvensional," tegasnya.

Dari proses tersebut, harga laptop chromebook berhasil ditekan menjadi sekitar Rp5 juta per unit dari harga awal Rp6–Rp7 juta.

Libatkan Instansi Pengawasan

Agar proses berjalan sesuai aturan, Nadiem mengklaim telah meminta pendampingan dari sejumlah lembaga pengawas, seperti BPKP, Jamdatun, dan KPPU.

“Sejak awal kami sadar proyek sebesar ini penuh risiko, makanya kami libatkan banyak pihak untuk kawal pengadaan ini,” ujarnya.

Evaluasi dan Dampak Penggunaan Laptop

Menurut Nadiem, pengadaan laptop ini juga disertai monitoring dan evaluasi.

Ia menyebut, berdasarkan data 2023, sekitar 97 persen laptop telah teregistrasi dan diterima oleh sekolah.

Dari total 77 ribu sekolah penerima, 82 persen di antaranya menyatakan laptop digunakan untuk proses belajar-mengajar.

Pengadaan ini, lanjutnya, tidak hanya menggunakan anggaran pusat (APBN).

Tetapi juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah daerah.

Terkejut Ada Dugaan Korupsi

Menutup pernyataannya, Nadiem mengaku terkejut dengan munculnya dugaan korupsi terhadap program tersebut.

Ia menilai semua proses sudah dilakukan dengan asas transparansi dan prinsip meminimalkan konflik kepentingan.

“Saya sangat kaget mendengar pemberitaan ini. Padahal sejak awal kami sangat berhati-hati dan melibatkan berbagai lembaga untuk mengawal proyek ini,” pungkasnya.(*)