Junda Maulana: Perencanaan dan Penganggaran Program 2026 Harus Rasional, Efektif, dan Efisien

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kepala Bappaerida Junda Maulana, menegaskan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan, termasuk untuk Tahun 2026, harus dilakukan secara rasional, efektif, dan efisien.

Junda menegaskan, hal tersebut guna memastikan kebermanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).

“Perencanaan kita ini adalah cerminan dari kinerja OPD. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran, sehingga kita dikoreksi karena cara kita merencanakan program dan kegiatan,” tegas Junda saat memimpin Asistensi dan Supervisi Rencana Kerja (Renja) Bapperida Sulbar Tahun 2026 pada Desk Bidang Perekonomian dan Infrastruktur di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (24/6/2025).

Baca juga: Gubernur Suhardi Duka Dorong Sayyang Pattudu Jadi Agenda Tahunan Majene

Junda yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar), menekankan bahwa rasionalitas dalam perencanaan program dan kegiatan harus disertai dengan penjelasan tepat terkait rencana pemanfaatan anggaran.

“Bagi saya, merencanakan sesuatu itu harus rasional. Oleh karena itu, saya minta untuk menarasikan program dan kegiatan yang akan dilakukan, agar jelas output dan urgensi dari setiap anggaran kegiatan yang direncanakan,” sambung Junda.

“Prinsipnya, saat ini kita mengatur perencanaan anggaran Tahun 2026 berdasarkan pagu Tahun 2025 pasca efisiensi. Setelah lolos dari tahapan asistensi dan supervisi di desk ini, selanjutnya akan masuk ke pembahasan KUA-PPAS. Jika ditemukan anggaran tidak efektif dan efisien, maka akan ditarik dan dilaporkan ke gubernur. Itu tidak akan dikembalikan, tapi tergantung kebijakan pimpinan,” tegasnya.

Selain jajaran Bapperida Sulbar, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPD Sulbar, Abdul Kudus, yang turut hadir sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tergabung dalam Tim Desk 2 Bidang Perekonomian dan Infrastruktur.(*)