Dari PLTMH hingga Penertiban IUP: Dinas ESDM Sulbar Pastikan RPJMD 2025–2029 Selaras Misi SDK-JSM

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat lanjutan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2026, Sabtu (14/6/2025).

Rapat berlangsung di ruang serbaguna Kantor Dinas ESDM Pemprov Sulbar, dipimpin langsung oleh Mohammad Ali Chandra, serta dihadiri para kepala bidang, pejabat fungsional, dan pelaksana teknis.

Chandra menekankan pentingnya penyelarasan program dan kegiatan dinas dengan arah pembangunan Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).

Baca juga: ESDM Sulbar Pastikan RKPD 2026 Selaras dengan Visi SDK-JSM  

“Kita harus memastikan bahwa setiap program ESDM mendukung misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Chandra.

Rapat tersebut menjadi forum pemaparan program prioritas dan isu strategis dari tiap bidang teknis sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Energi Terbarukan dan Ketersediaan Infrastruktur

Dari Bidang Energi, disampaikan fokus pada pengembangan infrastruktur listrik off-grid seperti PLTMH dan PLTS, terutama di 19 desa yang belum teraliri listrik PLN.

Usulan penyusunan dokumen studi kelayakan (Feasibility Study/FS) juga menjadi perhatian, sebagai prasyarat program yang akan diajukan ke APBD maupun APBN.

“Penyusunan FS adalah langkah strategis agar program energi dapat didanai dengan skema nasional dan daerah,” kata Chandra.

Revisi Perda Sulbar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) turut diusulkan karena target bauran energi terbarukan dinilai tak sesuai dengan kondisi riil saat ini.

Selain itu, dibahas pula usulan pembangunan depo BBM di wilayah Sulbar untuk memperkuat ketahanan energi.

Ketenagalistrikan dan Pemerataan Akses

Bidang Ketenagalistrikan menyoroti masih adanya sekitar 15.000 rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik sendiri dan masih menumpang.

“Program listrik gratis bukan hanya soal teknis, tapi bentuk keadilan sosial,” ujar Chandra.

Penegakan regulasi juga ditekankan terhadap perusahaan pembangkit yang belum memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS), Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan tenaga teknik bersertifikat.