SDK Terang-terangan Sebut Akan Ganti Kadis Pendidikan Sulbar, Sugianto: Itu Hak Prerogatif Gubernur

TRIBUN-SULBAR.COM - Anggota DPRD Mamuju, H. Sugianto mengatakan, sikap terang-terangan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) yang menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) SULBAR, Mithar Thala Ali terkait Angka Putus Sekolah (ATS) adalah hal yang wajar sebagai seorang kepala daerah, yang menilai kinerja bawahannya.

SDK dalam kesempatan jumpa pers 100 hari kinerja SDK - JSM di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (26/5/2025) lalu terang-terangan akan mengganti kepala dinas Pendidikan agar angka putus sekolah di Sulawesi Barat bisa dikurangi.

Menurut Sugianto, berdasarkan UU No: 20 / 2003 Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  suasana belajar dan peroses pembelajaran agar peserta didik, bisa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya.

Baca juga: DAFTAR Rokok Ilegal di Sulbar Disita Polisi, Kata Polisi Harganya Paling Mahal Rp16 Ribuan

Baca juga: Peluru Nyasar Senapan Angin Bersarang di Paru-Paru,Petani di Kalukku Kritis tak Punya Biaya Operasi

"Berkaitan dengan itu, maka untuk menjadi Kadis Pendidikan, apalagi kalau Kadis pendidikan setingkat provinsi Sulbar, memang tidaklah mudah. Menurut saya untuk menjadi Kadis Pendidikan paling tidak harus memiliki kemampuan mumpuni.

"Punya kompetensi atau punya latar belakang Pendidikan dan kependidikan yang sesuai. Kemudian menguasai regulasi. Lalu punya kemampuan manajerial mulai Sumber Daya Manusia, pengelolaan keuangan hingga ase dan fasilits yang dimiliki," ujar Sugianto, Kamis (29/5/2025).

Kemudian harus mampu bisa menyesuaikan, atau beradaptasi terhadap penyesuaian perubahan regulasi dan kurikulum yang cepat mengalami perubahan.                 

"Lalu tak kalah pentingnya adalah soal integritas harus tetap terjaga dan dikedepankan," ujar Sugianto.

Lalu terkait pernyataan SDK yang akan mengganti kadis, menurutnya itu hak prerogatif SDK sebagai gubernur.

"Kita harus tahu, bahwa gub itu dalam kepemimpinannya sangat perhatian pada soal pencapaian dalam hal pembinaan dan pengembangan SDM, pasti beliau tidak mau ada yang keliru atau salah," terang Sugianto lagi.

Dalam jumpa pers 100 hari kinerja SDK - JSM, Suhardi Duka menegaskan komitmennya dalam membenahi sektor pendidikan.

SDK menilai sektor pendidikan menjadi tantangan krusial di masa kepemimpinannya.

Dalam konferensi pers refleksi 100 hari kerja yang digelar Senin (26/5/2025), SDK menyampaikan, langkah perbaikan harus dimulai dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait.

Dalam pemaparannya, SDK menyoroti angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulbar yang masih tergolong tinggi.

Data terbaru per Mei 2024 mencatat terdapat 27.135 anak yang tidak bersekolah.

Menurutnya, angka tersebut menjadi indikator penting bahwa sistem dan kebijakan pendidikan daerah masih belum berjalan efektif.

"Masalah pendidikan kita ini sudah terlalu lama diabaikan," pungkasnya.

Kata dia, kalau data ATS masih setinggi itu, berarti ada yang harus diperbaiki secara mendasar, termasuk dari sisi manajerial dinas.

Menjawab pertanyaan media, SDK menyampaikan, pergantian kepala dinas menjadi opsi yang terbuka sebagai bentuk tanggung jawab atas capaian kinerja.

Bukan tanpa alasan, menurutnya, pemimpin organisasi harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan tantangan di lapangan.

"Kalau saya mau jawab dengan jujur, kunci utamanya ya ganti kepala dinasnya. Saya butuh orang yang paham betul soal ATS dan punya strategi yang terukur," ujarnya.

Meski disampaikan dalam suasana santai, pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan SDK yang ingin mempercepat reformasi sektor pendidikan.

Ia bahkan menegaskan akan segera menunjuk pejabat yang memiliki spesialisasi dalam isu anak tidak sekolah agar penanganan bisa lebih fokus dan berdampak langsung.

“Nantinya saya hadirkan kadis yang ahli di bidang ATS,” imbuhnya.

Pernyataan ini disambut reaksi beragam dari para pejabat yang hadir.

Mulai dari senyum hingga tawa, menandakan dinamika politik birokrasi yang cukup menarik di lingkup pemerintahan provinsi. (*)